RADARBANYUWANGI.ID - Komisi XI DPR RI mewanti-wanti potensi “tsunami” geoekonomi yang dapat menghantam Indonesia jika eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus berlanjut.
Ancaman tersebut dinilai bukan sekadar isu geopolitik, melainkan berisiko langsung pada stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat.
Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menegaskan bahwa ketegangan di Selat Hormuz dapat mengganggu pasokan energi global.
Jalur ini merupakan urat nadi distribusi minyak dunia.
Jika konflik meluas, harga minyak mentah berpotensi melonjak di atas US$ 100 per barel, yang berdampak serius pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Lonjakan harga minyak dunia, menurutnya, akan memicu imported inflation atau inflasi impor.
Kondisi ini terjadi ketika harga barang impor seperti BBM, gandum, kedelai, dan bahan baku pupuk meningkat akibat kenaikan harga global atau pelemahan nilai tukar rupiah.
Dampaknya, biaya produksi dalam negeri terdongkrak dan harga barang kebutuhan ikut merangkak naik.
Amin mengingatkan bahwa pemerintah menghadapi dilema fiskal.
Membiarkan subsidi energi membengkak dapat memperlebar defisit anggaran.
Namun, memangkas subsidi tanpa perhitungan matang berisiko memicu gejolak sosial dan tekanan politik.
Oleh karena itu, DPR mendorong pemerintah meracik kebijakan fiskal yang presisi, adaptif, dan berbasis mitigasi risiko global.
Selain itu, ia menekankan pentingnya diplomasi ekonomi yang aktif.
Indonesia didorong untuk tidak menjadi penonton dalam dinamika geopolitik, melainkan turut menekan lembaga internasional agar spekulasi harga komoditas tidak memperburuk penderitaan global.
Editor : Lugas Rumpakaadi