RADARBANYUWANGI.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga hari ke-9 evaluasi nasional Februari 2026.
Langkah tegas itu diambil menyusul temuan berulang menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi.
Keputusan penghentian operasional ini menegaskan komitmen BGN dalam menjaga kualitas pangan, terutama karena program MBG menyasar anak-anak sekolah yang menjadi prioritas perlindungan kesehatan negara.
47 Kasus Tersebar di Tiga Wilayah
Berdasarkan data Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan per 28 Februari 2026 pukul 11.20 WIB, terdapat 47 kasus yang tersebar di tiga wilayah kerja.
Rinciannya:
- Wilayah I: 5 kejadian
- Wilayah II: 30 kejadian
- Wilayah III: 12 kejadian
Temuan di lapangan cukup memprihatinkan. Di antaranya roti berjamur, buah busuk dan berbelatung, lauk basi, telur mentah atau busuk, hingga menu yang dinilai tidak sesuai standar kualitas dan keamanan pangan.
Temuan tersebut memicu tindakan cepat berupa penghentian sementara operasional SPPG yang bersangkutan.
BGN: Tidak Ada Toleransi Penyimpangan Standar
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa langkah suspend merupakan bagian dari mekanisme pengendalian mutu yang tidak bisa ditawar.
“Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujar Nanik di Jakarta, Sabtu (28/2).
Menurutnya, keputusan penghentian tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui proses verifikasi lapangan dan laporan berjenjang dari tim pengawasan wilayah.
Evaluasi Menyeluruh: Dapur hingga Distribusi
Evaluasi yang dilakukan BGN tidak hanya menyasar produk makanan semata. Pengawasan juga mencakup manajemen dapur, sistem penyimpanan bahan baku, rantai distribusi, hingga prosedur kontrol kualitas.
“Program MBG menyangkut kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi. Karena itu, pengawasan kami lakukan secara ketat dan transparan,” tegas Nanik.
Dalam sejumlah kasus, makanan yang terindikasi tidak layak konsumsi telah ditarik sebelum sampai ke tangan siswa.
Namun, BGN tetap menjatuhkan sanksi administratif sebagai bentuk penegakan standar dan pembelajaran sistemik bagi seluruh penyelenggara.
Bisa Beroperasi Lagi Setelah Lolos Verifikasi
BGN membuka peluang bagi SPPG yang disuspend untuk kembali beroperasi. Namun, syaratnya seluruh rekomendasi perbaikan harus dipenuhi dan dinyatakan lolos verifikasi ulang.
“SPPG yang disuspend dapat kembali beroperasi setelah seluruh rekomendasi perbaikan dipenuhi dan dinyatakan lolos verifikasi ulang. Kami ingin memastikan kualitas benar-benar terjaga sebelum layanan dibuka kembali,” tutup Nanik.
Langkah tegas ini sekaligus menjadi sinyal bahwa program MBG bukan sekadar pembagian makanan gratis, melainkan bagian dari kebijakan strategis peningkatan kualitas gizi generasi muda yang harus dijalankan dengan standar tinggi dan pengawasan ketat. (*)
Editor : Ali Sodiqin