RADARBANYUWANGI.ID - Nama Nina Agustina kembali menjadi perbincangan publik setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati Indramayu periode 2021–2025.
Sosok perempuan yang pernah memimpin Kabupaten Indramayu, Jawa Barat itu dikenal luas bukan hanya karena kiprah politiknya, tetapi juga latar belakang keluarga dan perjalanan kariernya sebelum terjun ke pemerintahan.
Berikut profil lengkap Nina Agustina, mulai dari biodata, riwayat pendidikan, perjalanan politik, hingga dinamika selama menjabat sebagai kepala daerah.
Latar Belakang dan Biodata Nina Agustina
Nina Agustina lahir di Purwodadi, Jawa Tengah, pada 17 Agustus 1973. Ia merupakan putri dari Da'i Bachtiar, Kapolri ke-17 yang menjabat pada 2001–2005.
Latar belakang keluarga tersebut membuat namanya sejak awal tidak asing di kancah nasional.
Memiliki latar pendidikan hukum, Nina menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) dan Magister Hukum (MH).
Ia juga mengantongi sertifikasi profesional di bidang manajemen risiko (CRA), yang menjadi salah satu bekal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan tata kelola pemerintahan.
Riwayat Pendidikan
Pendidikan formal Nina Agustina ditempuh secara berjenjang, antara lain:
- SMA Negeri 1 Klaten, Jawa Tengah
- S1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- S2 Magister Hukum di kampus yang sama
Latar belakang akademik di bidang hukum menjadi fondasi kuat saat ia memasuki dunia politik dan birokrasi.
Perjalanan Karier Sebelum Jadi Bupati
Sebelum menjabat kepala daerah, Nina Agustina aktif di dunia profesional dan organisasi.
Ia pernah menjabat sebagai managing partner di sebuah firma hukum serta menduduki posisi direksi dan komisaris di sejumlah perusahaan swasta.
Di bidang politik, ia tercatat aktif dalam kepengurusan partai dan organisasi sosial. Pengalaman tersebut menjadi batu loncatan menuju kontestasi Pilkada Indramayu 2020.
Terpilih di Pilkada 2020, Menjabat Bupati 2021–2025
Nina Agustina terpilih sebagai Bupati Indramayu setelah memenangkan Pilkada 2020. Ia resmi dilantik pada 26 Februari 2021 dan memimpin Kabupaten Indramayu hingga Februari 2025.
Selama menjabat, ia mengusung sejumlah program prioritas, di antaranya:
- Peningkatan infrastruktur daerah
- Penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan
- Perluasan akses layanan kesehatan
- Penguatan tata kelola pemerintahan
Indramayu dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional. Di masa kepemimpinannya, sektor pertanian tetap menjadi fokus utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Capaian Selama Masa Kepemimpinan
Dalam beberapa laporan kinerja pemerintah daerah, terjadi peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta sejumlah indikator pembangunan.
Beberapa capaian yang sering disorot antara lain:
- Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC)
- Program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- Penguatan sektor pesisir dan lingkungan hidup
Meski demikian, dinamika politik dan birokrasi juga mewarnai masa kepemimpinannya.
Harta Kekayaan dan LHKPN
Sebagai pejabat publik, Nina Agustina tercatat melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN.
Dalam laporan terakhir yang dipublikasikan, total kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, dengan komposisi terbesar berupa aset tanah dan bangunan.
Pelaporan tersebut menjadi bagian dari kewajiban transparansi pejabat negara sesuai regulasi yang berlaku.
Sorotan Publik dan Dinamika Politik
Perjalanan politik Nina Agustina tidak lepas dari sorotan publik. Ia beberapa kali menjadi perhatian media terkait dinamika komunikasi politik di lapangan serta relasi internal pemerintahan daerah.
Setelah mengakhiri masa jabatan pada Februari 2025, langkah politiknya kembali menjadi perhatian seiring kabar bergabungnya ia ke partai politik baru pada 2026.
Peran Perempuan dalam Kepemimpinan Daerah
Sebagai perempuan yang memimpin kabupaten besar di Jawa Barat, Nina Agustina menjadi bagian dari deretan kepala daerah perempuan di Indonesia.
Kepemimpinannya menambah daftar figur perempuan dalam panggung politik lokal yang selama ini masih didominasi laki-laki.
Kiprahnya menunjukkan bahwa perempuan memiliki ruang yang sama dalam kontestasi dan pengambilan kebijakan publik di tingkat daerah. (*)
Editor : Ali Sodiqin