RADARBANYUWANGI.ID - Kabupaten Jember kembali menjadi sorotan nasional. Setelah kunjungan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), kini giliran Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri yang melakukan kunjungan kerja.
Intensitas kunjungan pusat tersebut menandakan Jember tengah menjadi perhatian dalam agenda strategis pembangunan desa dan penguatan ekonomi daerah.
Sebagaimana dikutip dari Radar Jember, Pendapa Wahyawibawagraha dipadati jajaran pejabat pusat dan daerah, Kamis (12/2).
Hadir dalam pertemuan itu Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, rombongan Komisi II DPR RI, Bupati Jember Muhammad Fawait, kepala OPD, camat, hingga para kepala desa.
Pertemuan tersebut membawa angin segar bagi penyelesaian persoalan klasik pedesaan, terutama terkait macetnya pencairan Dana Desa (DD) di puluhan desa di Jember sepanjang 2025.
Dana Desa 2025 Mandek, Wamendagri Koordinasi dengan Kemenkeu
Dalam forum itu, Bima Arya merespons serius persoalan Dana Desa yang sempat tersendat.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan guna menyinkronkan alokasi anggaran serta membahas kemungkinan revisi aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Revisi tersebut, lanjutnya, diperlukan agar kebijakan fiskal pusat dapat mengakomodasi program strategis seperti Koperasi Merah Putih dan berbagai inisiatif penguatan ekonomi desa.
“Dana Desa itu hanyalah salah satu sumber. Desa sebetulnya bisa mendapatkan pemasukan dari bagi hasil pajak hingga bantuan keuangan provinsi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa desa tidak boleh hanya bergantung pada transfer Dana Desa semata, melainkan harus memperluas sumber pendapatan lain melalui optimalisasi regulasi dan sinergi lintas sektor.
Fawait Bidik Ledakan Ekonomi Rp4 Triliun dari MBG
Menanggapi dorongan pusat, Bupati Jember Muhammad Fawait—yang akrab disapa Gus Fawait—mengaku telah menyiapkan langkah taktis.
Meski ada penyesuaian dana transfer pusat, ia optimistis ekonomi Jember akan terdongkrak signifikan lewat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program nasional tersebut akan direalisasikan melalui ratusan dapur MBG atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di berbagai titik di Jember.
“Jika program MBG ini berjalan di 300-an titik di Jember, akan ada kurang lebih Rp4 triliun uang masuk ke Kabupaten Jember. Tugas kita adalah memastikan uang itu berputar di sini dengan membeli produk hasil pertanian, peternakan, dan UMKM lokal Jember,” tegas Fawait.
Angka Rp4 triliun itu diproyeksikan menjadi suntikan ekonomi besar bagi Jember. Jika dikelola dengan tepat, efek berantai (multiplier effect) diyakini mampu menggerakkan sektor pertanian, peternakan, perdagangan, hingga industri kecil.
Wajib Serap Produk Lokal, Siapkan Ekosistem UMKM Baru
Tak berhenti di situ, Gus Fawait juga berencana menerbitkan surat edaran yang mewajibkan seluruh kebutuhan program MBG menyerap produk lokal Jember.
Langkah ini bertujuan agar dana besar dari pusat benar-benar berputar di dalam daerah, bukan keluar ke wilayah lain.
Lebih jauh, ia menyebut akan mengintegrasikan program MBG dengan Koperasi Merah Putih. Strateginya adalah melibatkan masyarakat miskin ekstrem serta pelaku UMKM baru sebagai pemasok utama bahan baku.
“Kita akan kawinkan antara Koperasi Merah Putih dengan program MBG. Kami ingin masyarakat miskin ekstrem atau pelaku UMKM baru menjadi supplier utama. Kami akan segera kaji dan keluarkan regulasinya,” pungkasnya.
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru berbasis desa, di mana koperasi dan UMKM menjadi tulang punggung rantai pasok pangan untuk program nasional.
Momentum Sinergi Pusat-Daerah
Kunjungan bertubi-tubi dari instansi pusat ke Jember menunjukkan adanya momentum kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Isu Dana Desa, pengentasan kemiskinan, hingga program Makan Bergizi Gratis kini berada dalam satu tarikan napas kebijakan.
Jika sinkronisasi regulasi berjalan lancar, Jember bukan hanya menyelesaikan persoalan klasik Dana Desa 2025, tetapi juga berpeluang menjadi model integrasi program pusat-daerah dalam penguatan ekonomi berbasis desa.
Dengan potensi perputaran dana hingga Rp4 triliun dari MBG, Kabupaten Jember kini bersiap memasuki babak baru: dari daerah penerima transfer fiskal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM dan koperasi desa. (*)
Editor : Ali Sodiqin