RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026.
Totalnya mencapai Rp 335 triliun. Angka tersebut diklaim menjadi salah satu belanja terbesar dalam sejarah kementerian/lembaga di awal tahun anggaran.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, total anggaran Rp 335 triliun itu terdiri dari Rp 268 triliun anggaran yang sudah dialokasikan dan Rp 67 triliun dana cadangan.
“Sehingga akan mencapai sekitar Rp 335 triliun dan jangan lupa bahwa 93 persen dari anggaran tersebut itu dialirkan oleh Badan Gizi melalui KPPN langsung ke setiap SPPG, di setiap provinsi, di kampung-kampung,” ujar Dadan dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026, Sabtu (14/2).
Dana tersebut disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) langsung ke dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Rp 1 Miliar per Bulan untuk Setiap SPPG
Menurut Dadan, setiap SPPG rata-rata menerima hampir Rp 1 miliar per bulan. Dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku, operasional, hingga insentif pembangunan dapur.
Rinciannya:
- 70 persen untuk membeli bahan baku pangan
- 20 persen untuk biaya operasional termasuk gaji relawan
- 10 persen untuk insentif pembangunan SPPG
“Uang yang cair kepada mereka rata-rata setiap bulan itu hampir Rp 1 miliar,” jelasnya.
Dengan skema tersebut, perputaran uang dari program MBG dalam satu bulan terakhir saja sudah mencapai Rp 29 triliun.
Sebagai gambaran, di Provinsi Aceh terdapat 608 SPPG. Sementara di Jawa Barat mencapai 5.295 SPPG. Secara nasional, jumlahnya kini telah menyentuh 23.000 SPPG.
Awal 2026, Dana Rp 32,1 Triliun Sudah Cair
Sepanjang awal 2026, BGN telah mencairkan anggaran sebesar Rp 32,1 triliun. Dadan menyebut belum pernah ada kementerian atau lembaga yang mampu mencairkan dana sebesar itu dalam waktu satu setengah bulan pertama tahun anggaran.
“Hari ini Badan Gizi sudah mencairkan Rp 32,1 triliun dan belum pernah ada sepanjang sejarah Republik ada sebuah kementerian yang sudah mencairkan Rp 32,1 triliun dalam waktu satu setengah bulan,” tegasnya.
Dana tersebut tetap menggunakan skema alokasi 70 persen bahan baku, 20 persen operasional, dan 10 persen insentif.
Klaim Dongkrak Ekonomi 7 Kali Lipat
BGN mengutip hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut setiap Rp 1 anggaran yang dibelanjakan BGN mampu menumbuhkan ekonomi hingga tujuh kali lipat.
Dadan juga membandingkan dengan proyeksi World Bank yang menyatakan investasi pada sektor nutrisi dapat menghasilkan return hingga 23 kali lipat dalam jangka panjang.
“Ini masih jangka pendek, kita belum menghitung bagaimana anak sehat menjadi produktif 20 tahun ke depan,” ujarnya.
Serap Produk Pertanian dan Perikanan
Program MBG disebut mendorong lonjakan permintaan bahan pangan. Setiap satu SPPG, kata Dadan, membutuhkan:
- 1,5 hektare kebun pisang
- 32 kolam lele
- 4 kandang dengan 4.000 ayam petelur
- 1 cold storage untuk 450 liter susu
Lonjakan kebutuhan tersebut berdampak pada kenaikan nilai tukar petani yang kini mencapai 125.
Artinya, program ini bukan hanya menyasar peningkatan gizi anak, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi desa dan sektor pangan.
Penjualan Motor dan Mobil Ikut Terkerek
Dampak ekonomi MBG juga merembet ke sektor otomotif. Berdasarkan data dari PT Astra Honda Motor (AHM), penjualan sepeda motor pada 2025 mencapai 4,9 juta unit. Kenaikan ini disebut terdorong oleh kebutuhan operasional SPPG.
“Di SPPG itu pegawainya sekarang 60 persen beli motor. Kalau ada 50 orang, kali 60 persen artinya 30 orang beli motor,” kata Dadan.
Selain motor, kebutuhan distribusi makanan ke sekolah-sekolah juga meningkatkan permintaan kendaraan roda empat. Setiap SPPG membutuhkan dua mobil operasional.
Dengan total 23.000 SPPG, maka diperlukan sekitar 46.000 unit mobil untuk distribusi ompreng MBG.
Dadan menyebut salah satu merek mobil yang sebelumnya kurang diminati kini justru sulit dicari di pasaran karena lonjakan permintaan.
MBG Jadi Instrumen Fiskal Strategis
Dengan total anggaran Rp 335 triliun pada 2026, program Makan Bergizi Gratis tak lagi sekadar program sosial.
Skala belanjanya menjadikannya instrumen fiskal strategis yang menggerakkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, logistik, hingga otomotif.
Di sisi lain, pemerintah berharap dampak jangka panjangnya akan terasa pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Program MBG kini menjadi salah satu program dengan daya ungkit ekonomi terbesar, sekaligus uji efektivitas belanja negara dalam mendorong pertumbuhan berbasis gizi dan kesejahteraan masyarakat akar rumput. (*)
Editor : Ali Sodiqin