RADARBANYUWANGI.ID - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa arah pembangunan nasional ke depan tidak semata mengejar pertumbuhan angka statistik, melainkan berfokus pada peningkatan kualitas hidup rakyat secara nyata.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Senin (2/2).
Rakornas yang dihadiri ribuan kepala daerah, menteri, serta pimpinan lembaga negara itu menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Pembangunan bukan sekadar angka pertumbuhan, tetapi bagaimana rakyat merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Prabowo dalam paparannya, seperti dikutip dari Radar Bali.
Asta Cita dan 17 Program Prioritas Nasional
Presiden menjelaskan, visi pembangunan nasional diturunkan melalui Asta Cita dan 17 program prioritas nasional yang menjadi pedoman kebijakan pemerintah lima tahun ke depan.
Seluruh pemerintah daerah diminta menjadikan arah tersebut sebagai acuan utama dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Salah satu terobosan besar yang ditekankan Prabowo adalah program Sekolah Rakyat, sebuah sistem pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu.
“Hingga saat ini, rintisan Sekolah Rakyat sudah hadir di 166 lokasi, termasuk wilayah Bali–Nusa Tenggara, dan akan terus diperluas dengan target 500 sekolah pada 2029,” ujar Prabowo.
Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan struktural melalui pendidikan berkualitas dan berkelanjutan.
Proyek Strategis Nasional di Bali Masuk RPJMN 2025–2029
Sejalan dengan arahan Presiden terkait sinergi pusat dan daerah, pemerintah telah menetapkan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) di Provinsi Bali melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.
Pembangunan di Pulau Dewata difokuskan pada penguatan infrastruktur transportasi, sektor maritim, serta kawasan budaya, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.
1. Transformasi Infrastruktur Transportasi
Pemerintah menaruh perhatian besar pada konektivitas untuk mengurai kepadatan Bali Selatan sekaligus menghidupkan ekonomi Bali Utara dan Barat. Beberapa proyek utama antara lain:
- Bandara Internasional Bali Utara
Proyek ini kembali masuk daftar prioritas nasional. Fokus 2025–2026 diarahkan pada penentuan lokasi final (penlok), studi kelayakan, serta persiapan teknis bersama investor. - Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi
Tol ini dipercepat untuk menghubungkan Bali Barat dan Selatan, sekaligus menjadi tulang punggung distribusi logistik lintas wilayah. - Jalan Tol Strategis Tengah–Utara Bali
Menghubungkan Singapadu–Ubud–Gianyar–Bangli–Kintamani hingga Bandara Bali Utara di Singaraja, jalur ini diproyeksikan sebagai koridor logistik dan pariwisata baru.
2. Penguatan Fasilitas Maritim dan Logistik
Sektor kelautan dan kepelabuhanan juga menjadi prioritas guna mendukung ketahanan pangan dan pariwisata premium:
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan untuk peningkatan produksi dan distribusi hasil laut.
- Pelabuhan Amuk, Candidasa sebagai penopang pariwisata kapal pesiar (cruise tourism).
- Pelabuhan Gunaksa, Klungkung untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.
3. Pengembangan Kawasan Strategis dan Budaya
Pembangunan Bali tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga identitas budaya dan kelestarian lingkungan:
- Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung sebagai ikon budaya baru.
- Kawasan Pariwisata Ulapan yang mengintegrasikan Ubud, Tegallalang, dan Payangan secara berkelanjutan.
- Penataan Kawasan Nusa Penida untuk meningkatkan layanan dasar seiring lonjakan wisatawan.
- Revitalisasi Taman Nasional Bali Barat, dengan fokus ekowisata Menjangan–Pemuteran.
Sinergi Pusat-Daerah Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa tahun 2026 merupakan tahun kedua implementasi RPJMN 2025–2029.
Rakornas yang diikuti 4.011 peserta ini menjadi wadah strategis untuk memastikan keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah.
“Kita ingin seluruh daerah bergerak dalam satu irama untuk mendukung visi Presiden,” kata Tito.
Khusus untuk Bali, fokus operasional pada 2025–2026 meliputi penyelesaian pembebasan lahan Tol Gilimanuk–Mengwi serta feasibility study dan AMDAL Bandara Bali Utara.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mendorong transformasi ekonomi Bali secara lebih merata dan berkelanjutan, dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada 2029 melalui penyelarasan RPJMD dengan kebijakan nasional.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan Bali diharapkan tidak hanya memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga sebagai wilayah dengan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik. (*)
Editor : Ali Sodiqin