RADARBANYUWANGI.ID - Indonesia tengah menghadapi ironi ketenagakerjaan.
Jumlah penduduk yang bekerja terus meningkat dan tingkat pengangguran menurun, namun kemiskinan di kalangan pekerja justru menguat.
Fenomena working poor, yaitu mereka yang bekerja tetapi penghasilannya tidak cukup untuk hidup layak, kian nyata di tengah kenaikan biaya hidup dan upah yang stagnan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan nasional tidak lagi sekadar soal ketersediaan lapangan kerja.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah pekerjaan layak dengan upah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup bulanan, bukan sekadar status bekerja dalam statistik,” ujarnya.
Ia menyoroti tingginya jumlah pekerja di sektor informal, seperti asisten rumah tangga dan pekerja UMKM.
Kelompok ini sering kali bekerja rutin, mengeluarkan tenaga dan waktu, namun menerima upah yang tidak layak, bahkan ada yang tidak dibayar.
“Bekerja tetapi tidak dibayar, itu ada misalnya di rumah tangga, di UMKM,” kata Amalia dalam wawancara khusus.
BPS mencatat, hingga Agustus 2025, angkatan kerja Indonesia mencapai 154 juta orang.
Dari jumlah tersebut, 146,54 juta orang tercatat bekerja, meningkat 1,9 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, hanya 98,65 juta yang bekerja penuh.
Sisanya terdiri dari pekerja paruh waktu dan 11,6 juta setengah pengangguran yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu.
“Artinya mereka masih ingin bekerja lebih lama karena pendapatannya belum memadai,” jelas Amalia.
Secara sektoral, lebih dari 50 persen pekerja Indonesia terserap di sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.
Meski sektor-sektor ini terus menyerap tenaga kerja baru, tingginya informalitas membuat banyak pekerja rentan tanpa jaminan sosial dan kepastian upah.
Kondisi ini menunjukkan paradoks ketenagakerjaan nasional.
Bekerja belum tentu menjamin kesejahteraan, ketika kualitas pekerjaan dan upah tertinggal dari laju inflasi dan kebutuhan hidup masyarakat.
Editor : Lugas Rumpakaadi