RADARBANYUWANGI.ID - Peristiwa meninggalnya YBS (10), seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyita perhatian publik nasional.
Bocah kelas IV SD itu diduga mengakhiri hidupnya lantaran tidak mampu membeli buku dan pena dengan harga kurang dari Rp 10.000.
Tragedi memilukan ini memantik sorotan tajam dari kalangan legislatif. Negara dinilai gagal hadir dan lalai menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi hak anak, khususnya hak atas pendidikan yang layak dan terjangkau.
DPR: Ini Alarm Keras bagi Negara
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania, menilai peristiwa tersebut tidak seharusnya terjadi apabila negara benar-benar hadir memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak-anak Indonesia, terutama dari keluarga kurang mampu.
“Ini harus menjadi alarm serius bagi negara. Ini adalah potret buruk dunia pendidikan kita, termasuk pemenuhan hak-hak anak,” ujar Ina Ammania kepada wartawan, Rabu (4/2).
Menurut Ina, tragedi yang merenggut nyawa seorang anak akibat persoalan sepele seperti buku dan pena menunjukkan kegagalan sistemik dalam menjamin akses pendidikan dasar yang seharusnya gratis dan inklusif.
Diduga Bunuh Diri karena Keterbatasan Ekonomi
Kasus meninggalnya YBS kini tengah menjadi perhatian luas masyarakat. Bocah tersebut diduga mengalami tekanan psikologis karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sekolah, yakni membeli buku dan alat tulis.
Kondisi ekonomi keluarga disebut menjadi faktor utama. Ibu korban, MGT (47), merupakan orang tua tunggal yang bekerja sebagai petani sekaligus buruh serabutan.
Dengan penghasilan yang sangat terbatas, ia harus menanggung kebutuhan hidup lima orang anak.
Keterbatasan ekonomi ini diduga membuat keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan dasar yang seharusnya dapat dijamin oleh negara.
Anggaran Pendidikan Ratusan Triliun Dipertanyakan
Ina Ammania menegaskan, peristiwa tragis ini sangat ironis jika dibandingkan dengan besarnya anggaran pendidikan nasional yang setiap tahun mencapai ratusan triliun rupiah.
“Seharusnya peristiwa seperti ini tidak terjadi. Negara mengalokasikan anggaran pendidikan yang sangat besar. Tapi kenapa masih ada anak yang kehilangan nyawa hanya karena tidak mampu membeli buku dan pena?” tegasnya.
Ia juga menyinggung berbagai program bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk bantuan pendidikan dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin.
Menurut Ina, apabila seluruh program tersebut tepat sasaran dan diawasi dengan baik, persoalan mendasar seperti kekurangan alat tulis sekolah semestinya dapat diantisipasi sejak awal.
“Apakah buku dan pena itu terlalu mahal sehingga negara tidak bisa hadir? Ini adalah bentuk kelalaian negara yang gagal memberikan perlindungan dan pencegahan,” katanya.
Kemen PPPA Dinilai Gagal Lindungi Anak Rentan
Tak hanya itu, Ina juga menyoroti peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang dinilai gagal menjalankan fungsi perlindungan terhadap anak-anak rentan, khususnya di wilayah Kabupaten Ngada.
Ia mengingatkan bahwa pada tahun 2025, Kabupaten Ngada juga sempat menjadi sorotan nasional akibat kasus kekerasan terhadap anak yang bahkan melibatkan aparat penegak hukum.
“Artinya, Kemen PPPA gagal menjamin perlindungan anak. Mereka tidak belajar dari kasus tahun lalu ketika sejumlah anak di Ngada menjadi korban pornografi dan perdagangan manusia,” ujar Ina.
Menurutnya, tragedi yang menimpa YBS seharusnya bisa dicegah jika sistem perlindungan anak berjalan efektif, mulai dari tingkat keluarga, sekolah, hingga pemerintah daerah dan pusat.
Dorong Evaluasi Menyeluruh dan Perlindungan Sejak Dini
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur III itu menekankan pentingnya menelusuri akar persoalan yang terjadi di Ngada, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan akses layanan dasar masyarakat setempat.
“Di sinilah peran negara, khususnya Kemen PPPA, dituntut. Bagaimana melakukan perlindungan anak sejak dini, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat,” tandasnya.
Ina juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program bantuan sosial dan pendidikan, agar tragedi serupa tidak kembali terulang di daerah lain.
Tragedi yang Menjadi Cermin Keadilan Sosial
Kasus meninggalnya YBS menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan dan sistem perlindungan anak di Indonesia.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka anggaran, tetapi dari kehadiran nyata negara di tengah masyarakat paling rentan.
Tragedi ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem, memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan—bahkan nyawanya—hanya karena persoalan ekonomi dan minimnya perlindungan. (*)
Editor : Ali Sodiqin