RADARBANYUWANGI.ID - Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang dicanangkan Pemerintah Pusat akan segera diperluas ke 41 kabupaten/kota di Indonesia.
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah percontohan (piloting) membuat daerah ini didapuk untuk membagikan pengalaman dan strategi sukses kepada para kepala daerah.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani diminta langsung oleh Kementerian Dalam Negeri RI untuk memaparkan success story digitalisasi bansos di hadapan para kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota.
Paparan tersebut disampaikan dalam forum nasional di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Banyuwangi Jadi Rujukan Nasional Digitalisasi Bansos
Di hadapan forum, Ipuk mengulas secara terbuka berbagai tantangan, kendala lapangan, hingga solusi konkret yang diterapkan Pemkab Banyuwangi dalam mengawal program digitalisasi bantuan sosial.
Menurut Ipuk, proses digitalisasi bansos tidak hanya soal sistem, tetapi juga menyangkut kondisi geografis dan kesiapan masyarakat.
“Pendataan bansos digital membutuhkan perangkat dan sinyal seluler yang memadai. Faktanya, tidak semua wilayah Banyuwangi terjangkau sinyal, terutama di kawasan perkebunan. Bahkan, tidak semua penerima bantuan memiliki handphone,” terang Ipuk.
Ribuan Relawan Dikerahkan, Tanpa Anggaran Khusus
Menghadapi kendala tersebut, Pemkab Banyuwangi memilih strategi jemput bola dengan mengerahkan berbagai elemen masyarakat sebagai pendamping pendataan.
Lebih dari 4.000 orang dilibatkan, terdiri dari:
- Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Staf desa dan kelurahan
- Kader Dasawisma
- Pilar sosial
- Tokoh agama dan tokoh masyarakat
“Mereka turun langsung ke lapangan untuk mendampingi warga. Tidak ada anggaran khusus yang kami alokasikan. Semuanya bergerak secara sukarela,” ujar Ipuk.
Menurutnya, kunci utama adalah memberikan pemahaman menyeluruh kepada para pendamping mengenai pentingnya digitalisasi bansos agar bantuan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Solusi Wilayah Minim Sinyal
Untuk wilayah yang sulit dijangkau sinyal seluler, Pemkab Banyuwangi menerapkan solusi sederhana namun efektif.
Warga dijadwalkan datang ke kantor desa atau kelurahan yang memiliki akses sinyal lebih baik.
“Kami atur jadwal antar desa, supaya sinyal bisa digunakan bergantian. Jadi tidak saling berebut dan koneksi tetap lancar,” jelas Ipuk.
Pendekatan ini dinilai mampu mempercepat proses autentifikasi data tanpa menghambat pelayanan masyarakat.
Dihadiri Kepala Daerah dan Pejabat Nasional
Forum tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah, di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, serta puluhan kepala daerah lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia.
Sebelumnya, para peserta juga menerima paparan mendalam terkait Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dari jajaran pejabat tinggi negara.
Luhut Targetkan Nasional Oktober 2026
Sejumlah pejabat nasional yang memberikan pemaparan antara lain:
- Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah
- Saifullah Yusuf, Menteri Sosial
- Rini Widyantini, Menteri PAN RB
- Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri
- Prof. Rachmat Pambudy, Kepala Bappenas
- Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS
- Nugroho Sulistyo Budi, Kepala BSSN
Luhut menyampaikan bahwa setelah sukses diuji coba di Banyuwangi, proses digitalisasi bansos kini semakin efisien.
“Kalau dulu butuh waktu lama, sekarang satu sampai dua bulan sudah bisa rampung. Targetnya, Oktober nanti bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, digitalisasi perlindungan sosial akan diterapkan di seluruh Indonesia,” tegas Luhut.
Banyuwangi Jadi Model Nasional
Keberhasilan Banyuwangi membuktikan bahwa digitalisasi bansos tidak harus bergantung pada anggaran besar, melainkan pada kolaborasi, kepemimpinan, dan keberpihakan pada kondisi lapangan.
Model ini kini menjadi rujukan nasional dalam upaya pemerintah membangun sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berbasis data digital, sekaligus memperkuat perlindungan sosial masyarakat di era transformasi digital. (*)
Editor : Ali Sodiqin