RADARBANYUWANGI.ID - Pembangunan jalan tol di Indonesia memiliki perjalanan panjang yang sarat dinamika kebijakan, krisis ekonomi, hingga perubahan peran negara dan swasta.
Sejarah tersebut dimulai pada 1978, saat Jalan Tol Jagorawi resmi dioperasikan sebagai jalan tol pertama di Indonesia.
Tol Jagorawi yang menghubungkan Jakarta–Bogor–Ciawi memiliki panjang 59 kilometer, termasuk jalan akses.
Pembangunannya dimulai sejak 1975 oleh pemerintah dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pinjaman luar negeri.
Seluruh aset tersebut kemudian diserahkan kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai penyertaan modal negara.
Awal Perjalanan: Negara Pegang Kendali
Pada fase awal, pemerintah memegang peran dominan dalam pembangunan jalan tol.
PT Jasa Marga ditugasi sebagai operator utama, sementara pengadaan tanah sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah.
Model ini menjadi fondasi awal pengembangan jaringan jalan tol nasional, meskipun kapasitas pembiayaan negara masih terbatas.
Swasta Mulai Masuk Sejak 1987
Perubahan signifikan terjadi pada 1987, ketika pemerintah mulai membuka pintu bagi investasi swasta di sektor jalan tol.
Swasta dapat berperan sebagai operator melalui skema Perjanjian Kuasa Pengusahaan (PKP) yang ditandatangani dengan PT Jasa Marga.
Partisipasi swasta ini mempercepat pembangunan jalan tol di berbagai wilayah. Hingga 2007, tercatat 553 kilometer jalan tol telah dibangun dan dioperasikan di Indonesia.
Rinciannya:
- 418 km dioperasikan oleh PT Jasa Marga
- 135 km dioperasikan oleh badan usaha swasta lainnya
Percepatan Terhenti Akibat Krisis Moneter 1997
Pada periode 1995–1997, pemerintah sempat meluncurkan program percepatan dengan menenderkan 19 ruas jalan tol sepanjang 762 kilometer.
Namun, rencana ambisius ini terhenti akibat krisis moneter Asia yang melanda Indonesia pada Juli 1997.
Pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 yang menunda sebagian besar proyek jalan tol.
Dampaknya sangat signifikan, karena pada periode 1997–2001 hanya 13,30 kilometer jalan tol yang berhasil dibangun.
Upaya Bangkit di Era Reformasi
Sebagai respons terhadap stagnansi tersebut, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur.
Regulasi ini menjadi cikal bakal skema kemitraan publik-swasta di sektor infrastruktur.
Langkah lanjutan dilakukan pada 2002 melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2002 tentang penerusan proyek-proyek infrastruktur.
Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan memutuskan proyek mana saja yang layak dilanjutkan.
Hasilnya, pada periode 2001–2004, berhasil dibangun empat ruas jalan tol dengan total panjang 41,80 kilometer.
UU Jalan dan Lahirnya BPJT
Tonggak penting berikutnya terjadi pada 2004, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Regulasi ini mengamanatkan pembentukan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai regulator independen.
Peran regulator yang sebelumnya dijalankan oleh PT Jasa Marga kemudian dialihkan ke BPJT, sehingga fungsi:
- Regulator
- Operator
- Investor
tidak lagi berada dalam satu entitas.
Era Percepatan Dimulai 2005
Fase percepatan pembangunan jalan tol secara nasional dimulai kembali pada 2005.
Pada 28 Juni 2005, BPJT resmi dibentuk dan mulai menjalankan fungsinya sebagai pengatur industri jalan tol di Indonesia.
Pemerintah juga kembali meneruskan 19 proyek jalan tol yang sebelumnya tertunda akibat krisis 1997.
Sejak saat itu, pembangunan jalan tol kembali bergairah dan menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur nasional.
Arah Pembiayaan Jalan Tol ke Depan
Ke depan, pemerintah menetapkan tiga pendekatan utama dalam pendanaan pembangunan jalan tol, yakni:
- Pembiayaan penuh oleh swasta
- Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU/PPP)
- Pembangunan oleh pemerintah dengan operasi dan pemeliharaan oleh swasta
Skema ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan jalan tol tanpa membebani fiskal negara secara berlebihan, sekaligus membuka ruang investasi yang lebih luas.
Fondasi Konektivitas Nasional
Dari Tol Jagorawi hingga jaringan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra, sejarah jalan tol di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang pembangunan infrastruktur nasional.
Jalan tol tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga penggerak ekonomi, pemerataan pembangunan, serta integrasi wilayah dari barat hingga timur Nusantara. (*)
Editor : Ali Sodiqin