RADARBANYUWANGI.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jakarta.
Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan ratusan juta rupiah serta uang dalam bentuk valuta asing (valas) yang diduga berkaitan dengan praktik suap pengurangan nilai pajak.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa OTT dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara.
“Sementara ada ratusan juta rupiah dan ada juga valas,” ujar Fitroh saat dihubungi wartawan dari Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
Hingga kini, KPK belum merinci jumlah pasti uang yang disita maupun jenis mata uang asing yang diamankan.
Dugaan Suap Pengurangan Nilai Pajak
Menurut Fitroh, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap yang bertujuan untuk mengurangi nilai pajak.
Meski demikian, KPK masih belum mengungkap secara detail konstruksi perkara dan peran masing-masing pihak yang terlibat.
Dalam operasi ini, tim penindakan KPK menangkap sejumlah pegawai pajak serta pihak wajib pajak (WP).
“Beberapa pegawai pajak dan beberapa dari pihak WP,” kata Fitroh singkat, menegaskan bahwa penanganan perkara masih dalam tahap awal pemeriksaan.
KPK Amankan Sejumlah Pihak
Informasi mengenai OTT ini turut dibenarkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Ia memastikan adanya kegiatan penindakan di wilayah Jakarta.
“Terkonfirmasi, ada kegiatan di lapangan, di wilayah Jakarta,” ujarnya.
Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang telah ditangkap, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
OTT Pertama KPK di Tahun 2026
OTT terhadap pegawai pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara ini menjadi operasi tangkap tangan pertama yang dilakukan KPK pada tahun 2026.
Sebelumnya, berdasarkan laporan kinerja lembaga antirasuah, KPK telah melakukan 11 OTT sepanjang tahun 2025.
Langkah cepat KPK ini diharapkan dapat memberikan efek jera serta memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum, khususnya dalam sektor perpajakan yang bersentuhan langsung dengan penerimaan negara.
Editor : Lugas Rumpakaadi