RADARBANYUWANGI.ID - Presiden Prabowo Subianto memberikan teguran keras kepada Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang pergi umrah tanpa izin pada saat wilayahnya sedang dilanda banjir dan longsor.
Teguran itu disampaikan dalam rapat terbatas percepatan penanganan bencana di Sumatra yang digelar di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu, 7 Desember 2025.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, para kepala lembaga, serta para kepala daerah dari wilayah terdampak bencana.
Dalam pertemuan itu, Prabowo menyampaikan apresiasinya kepada para bupati dan gubernur yang tetap berada di lapangan untuk memastikan keselamatan masyarakat.
Namun, Prabowo secara khusus menyinggung tindakan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang tidak berada di daerah ketika bencana melanda.
Prabowo menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kepala daerah yang meninggalkan tugas di masa kritis.
“Kalau yang mau lari, lari saja tidak apa-apa. Dicopot Mendagri bisa ya, diproses,” tegas Prabowo.
Ia bahkan menyamakan tindakan tersebut dengan desersi dalam dunia militer, yakni meninggalkan tugas ketika situasi berbahaya.
Keberangkatan Umrah Tanpa Izin
Mirwan MS menjadi sorotan publik setelah diketahui berangkat umrah bersama keluarganya pada 2 Desember 2025, lima hari setelah ia menerbitkan surat ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat.
Padahal, wilayah Aceh Selatan masih menghadapi banjir dan longsor di 11 kecamatan, serta banyak warga yang masih berada di tenda pengungsian.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengungkapkan bahwa permohonan izin perjalanan luar negeri dari Mirwan sebenarnya telah ditolak.
Meski demikian, Mirwan tetap berangkat melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda.
Tim pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kemendagri pun telah menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Mirwan terkait tindakan tersebut.
Respons Pemerintah Daerah dan Kritik Publik
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menyampaikan pembelaan bahwa keberangkatan Mirwan dilakukan setelah situasi dianggap relatif stabil.
Pihak Pemkab menyebut Mirwan telah beberapa kali meninjau lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan secara langsung.
Meski demikian, kritik luas tetap muncul. Ketua Umum PC SEMMI Aceh Selatan menilai keputusan Mirwan tidak dapat dibenarkan, mengingat pemimpin daerah seharusnya berada di garis depan penanganan bencana, bukan meninggalkan wilayah ketika masyarakat membutuhkan kehadirannya.
Sanksi Politik untuk Mirwan MS
Di tengah meningkatnya kritik publik, Partai Gerindra resmi memberhentikan Mirwan MS dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, menyatakan bahwa tindakan Mirwan tidak mencerminkan kepemimpinan yang bertanggung jawab.
Pemecatan tersebut menjadi langkah awal penanganan internal partai terhadap tindakan Mirwan, sementara proses administratif dari Kemendagri masih menunggu tindak lanjut.
Penanganan Bencana dan Harapan Pemerintah Pusat
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat terus mempercepat upaya penanganan bencana di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya.
Ia menerima laporan bahwa banyak lahan pertanian rusak, infrastruktur terputus, dan ribuan rumah memerlukan perbaikan.
Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia berharap para kepala daerah tetap berada di lapangan untuk memastikan seluruh proses bantuan berjalan optimal.
Editor : Lugas Rumpakaadi