RADARBANYUWANGI.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menganugerahkan penghargaan kepada Pemkab Banyuwangi.
Pemerintah kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini diraih berkat tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinilai jadi yang terbaik di tanah air.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Bupati Ipuk Fiestiandani, di Jakarta pada Senin (1/12) malam.
“Penghargaan ini untuk mendorong para kepala daerah menunjukkan kinerja terbaiknya, beribadah kepada masyarakat dalam menjalankan amanah yang di diberikan,” ujar Tito.
Penghargaan tersebut, menurut Mendagri Tito, tak sekadar sebagai motivasi dan pengukuran kinerja, tetapi juga untuk membagi insentif sesuai dengan prestasi yang telah diraih.
“Daerah harus berlomba-lomba untuk menunjukkan kinerja terbaiknya,” ungkapnya.
Pemkab Banyuwangi memperoleh skor tertinggi untuk kategori kabupaten, yakni 82,92.
Angka ini jauh di atas nilai terendah 23,24 dan di atas nilai rata-rata sebesar 65,15. Kategori ini mencakup seluruh pemerintah daerah dari fiskal rendah, sedang, hingga tinggi.
“Ada empat parameter pengukuran yang dilakukan untuk melihat tata kelola kinerja pemerintah daerah. Mulai dari Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IPSPM), Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD), hingga Monitoring Center for Prevention (MCP),” terang GM Pusat Data Tempo Khairul Anam yang mewakili dewan juri.
Berbagai data tersebut, imbuh Anam, didapatkan dari lima indeks penilaian Kemendagri serta empat indeks penilaian dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kesehatan selama kinerja 2024-2025.
“Secara keseluruhan mencerminkan pemerintahan yang inovatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik,” tegasnya.
Bupati Ipuk Fiestiandani menegaskan, penghargaan tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh stakeholder di Banyuwangi.
“Alhamdulillah, Banyuwangi menjadi satu-satunya pemkab yang mendapatkan penghargaan di bidang Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Baik dari daerah yang berfiskal rendah, sedang, ataupun tinggi,” ungkapnya.
Penghargaan ini, imbuh Ipuk, berkat kinerja semua sektor yang terus dilakukan orkestrasi. Di antaranya melalui weekly meeting dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga camat.
Pertemuan rutin setiap pekan itu, mengupas berbagai persoalan mingguan untuk bisa diselesaikan secara lintas sektoral.
“Dari pertemuan ini, kami urai persoalan dan kita bagi habis tanggung jawab masing-masing OPD. Dari sini, tidak ada lagi ego-sektoral yang kerap membuat persoalan stag, tidak teratasi,” terang Ipuk.
Selain itu, papar Ipuk, di berbagai OPD juga ditekankan prinsip pelayanan publik yang partisipatif dalam Banyuwangi Melayani.
Program ini, memberikan kontak person setiap penanggungjawab OPD ke publik. Sehingga dapat memperoleh penyelesaian secara efektif.
“Hal ini juga memutus adanya makelar, pungli, atau sejenisnya dalam memberikan pelayanan publik,” papar Ipuk.
Penghargaan tersebut juga diharapkan bisa melecut kinerja seluruh jajaran birokrasi di Pemkab Banyuwangi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Ini menjadi penyemangat bagi kami,” pungkasnya. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin