RADARBANYUWANGI.ID - PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai optimalisasi penyelenggaraan dan pengembangan perkeretaapian di wilayah Jawa Barat.
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, dalam perjalanan Kereta Istimewa Purwakarta–Gambir pada 25 November 2025.
Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama yang telah disepakati pada 10 Oktober 2025, dengan fokus utama memperkuat pengembangan moda transportasi berbasis rel, meningkatkan konektivitas antarmoda, serta menghadirkan layanan kereta api yang semakin relevan bagi masyarakat.
Penguatan Identitas Layanan dan Peluang Layanan Baru
Salah satu agenda penting dalam kerja sama ini adalah penguatan identitas layanan kereta api.
Langkah tersebut membuka peluang hadirnya layanan-layanan baru yang mendukung mobilitas masyarakat, pertumbuhan pariwisata, dan peningkatan akses ekonomi dari perkotaan hingga perdesaan.
KAI dan Pemprov Jawa Barat juga berkomitmen menyiapkan skema layanan untuk mendukung distribusi hasil produksi masyarakat, termasuk petani, pedagang, hingga pelaku UMKM.
Harapannya, transportasi rel dapat menjadi tulang punggung pergerakan logistik yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau.
Penataan Kawasan Stasiun sebagai Simpul Mobilitas
Pada aspek infrastruktur, penataan kawasan stasiun menjadi prioritas dalam tahap awal implementasi kerja sama.
Stasiun Bandung dan Stasiun Kiaracondong ditetapkan sebagai dua simpul mobilitas utama yang akan mendapatkan penataan pertama.
Di Jawa Barat terdapat sekitar 98 stasiun aktif yang menjadi pusat mobilitas masyarakat dan pintu masuk kegiatan ekonomi daerah.
Dengan jaringan yang luas, pengembangan kawasan stasiun memiliki potensi besar untuk membuka akses wisata, memperlancar rantai pasok logistik, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di sekitarnya.
Bobby Rasyidin menegaskan bahwa penataan stasiun akan diarahkan agar lebih ramah pejalan kaki, terintegrasi dengan angkutan umum, dan menyediakan ruang yang lebih baik bagi UMKM.
Menurutnya, stasiun harus mencerminkan wajah Jawa Barat yang modern, inklusif, dan nyaman.
Kajian Strategis dan Optimalisasi Aset
PKS ini juga mencakup penyusunan berbagai kajian strategis, mulai dari kajian bisnis transportasi, kajian kelembagaan, analisis risiko, hingga rencana pengembangan transportasi wisata dan peningkatan prasarana.
Selain itu, kerja sama ini menargetkan optimalisasi aset antara KAI dan Pemprov Jabar sebagai langkah memperkuat efektivitas pembangunan.
Agenda prioritas lainnya mencakup penyusunan roadmap penanganan perlintasan sebidang serta rencana peningkatan kapasitas layanan pada jalur strategis, termasuk wilayah Nambo.
Selaras dengan Visi Pembangunan Jawa Barat 2025–2029
Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian penting dari visi pembangunan Jawa Barat yang menekankan pemerataan pembangunan dari desa hingga kota.
Ia menilai transportasi rel memiliki kemampuan untuk menjangkau wilayah luas sambil tetap menjaga kelestarian lanskap alam.
Pemerintah daerah berkomitmen mendukung peningkatan infrastruktur perkeretaapian untuk memperkuat konektivitas antardaerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Pembentukan Joint Working Group sebagai Langkah Implementasi
Sebagai tindak lanjut, KAI dan Pemprov Jabar akan membentuk Joint Working Group yang bertugas menyusun rencana kerja, mengatur koordinasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala.
Rencana penataan stasiun dan peningkatan identitas layanan nantinya dimuat dalam lampiran PKS, sementara penyusunan kajian ditargetkan selesai dalam enam bulan setelah penandatanganan.
Direktur Utama KAI menutup dengan menegaskan komitmen perusahaan untuk menghadirkan layanan yang lebih baik dan menciptakan peluang ekonomi baru melalui transportasi rel di Jawa Barat.
Editor : Lugas Rumpakaadi