RADARBANYUWANGI.ID - Suryo Utomo, Dirjen Pajak 2019–2025, reputasinya dibangun lewat reformasi pajak dan saat ini tersorot usai diperiksa dalam kasus dugaan korupsi.
Siapa Suryo Utomo?
- Suryo Utomo lahir 26 Maret 1969 di Semarang.
- Pendidikan: ia menamatkan Sarjana Ekonomi di Universitas Diponegoro (Undip) pada tahun 1992.
- Melanjutkan studi ke luar negeri: meraih gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California (USC), Amerika Serikat pada 1998.
- Kemudian melanjutkan ke jenjang doktoral: memperoleh gelar Ph.D. di bidang perpajakan dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada 2019.
Baca Juga: Derita Cedera hingga Kehilangan Sepeda, Jorge Martin Tetap Optimis Sambut MotoGP 2026
Jejak Karier: Menapaki Tangga di Direktorat Jenderal Pajak
Suryo Utomo memulai karier sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan pada 1993, bertugas di sekretariat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Kariernya naik berjenjang, antara lain:
- 1998: Kepala Seksi PPN Industri.
- 2002: Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan, kemudian Kepala Subdirektorat Pertambahan Nilai Industri.
- 2006–2008: Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga.
- 2008–2009: Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar I.
- 2009–2010: Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I.
- 2010–2015: Direktur Peraturan Perpajakan I.
- 2015: Direktur Ekstensifikasi & Penilaian.
- 2015–2019: Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak.
- 1 November 2019: Dilantik sebagai Direktorat Jenderal Pajak — DJP, menggantikan pendahulunya.
Baca Juga: 5 Pelajaran Penting dari Kekacauan F1 GP Las Vegas 2025
Reformasi & Kebijakan di Bawah Kepemimpinannya
Sebagai Dirjen Pajak, Suryo Utomo memimpin sejumlah langkah reformasi dan modernisasi DJP, antara lain:
- Restrukturisasi organisasi: membentuk kantor pelayanan pajak dengan segmentasi wajib pajak besar, madya, pratama — untuk meningkatkan efisiensi layanan.
- Penerapan sistem administrasi pajak digital: membangun “core tax system” terintegrasi guna memperbaiki proses layanan pajak selaras transformasi digital.
- Mendukung penyusunan dan implementasi regulasi besar: termasuk bagian dari reformasi perpajakan lewat undang-undang terkait pajak, pemulihan ekonomi, dan peraturan keuangan.
Tugas ini makin berat karena DJP memegang peran vital: sekitar 70% penerimaan negara tergantung dari penerimaan pajak.
Sorotan Publik & Isu Terbaru
Belakangan, nama Suryo Utomo mencuat dalam pemberitaan terkait penyelidikan hukum.
Pada November 2025, ia diperiksa oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) dalam konteks dugaan korupsi pajak periode 2016–2020.
Pemeriksaan ini mengundang sorotan luas karena menyangkut reputasi lembaga perpajakan dan integritas pejabat tinggi di pemerintahan.
Di tengah itu, karier dan karya reformasinya dipertimbangkan ulang oleh publik: dari cap pemimpin transformasi menjadi figur yang harus menghadapi tuntutan transparansi dan akuntabilitas.
Di Luar Jabatan: Kiprah & Kontroversi
Selain aktif di DJP, Suryo Utomo tercatat juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) pada 2025.
Namun namanya juga sempat menarik kritik publik terkait gaya hidup — misalnya kabar soal minat pada motor gede (moge), yang kemudian menimbulkan persepsi negatif soal kepantasan pejabat publik.
Meski demikian, Suryo tetap menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan pelayanan pajak yang transparan kepada masyarakat.
Warisan & Tantangan ke Depan
Profil panjang Suryo Utomo menampilkan perjalanan dari pegawai sipil biasa hingga pucuk pimpinan DJP.
Di bawah kepemimpinannya, ada upaya serius mereformasi birokrasi perpajakan dan memperkuat administrasi digital — langkah penting di era ekonomi modern.
Namun, tantangan tak ringan: pengawasan eksternal, tuntutan transparansi publik, dan tekanan hukum yang sedang dijalani saat ini.
Bagaimanapun hasil pemeriksaan akan sangat menentukan bagaimana publik menilai warisan serta masa depan sistem perpajakan di Indonesia. (*)
Editor : Ali Sodiqin