RADARBANYUWANGI.ID - Harapan besar masyarakat Jawa Timur bagian selatan kembali mencuat.
Proyek strategis nasional Tol Probolinggo–Lumajang (ProLajang) senilai Rp 4,7 triliun digadang-gadang bakal menjadi jalur emas konektivitas kawasan tapal kuda.
Selain membuka akses dari pesisir utara hingga lereng Semeru, tol ini juga diyakini akan menggerakkan ekonomi lokal, mempercepat distribusi barang, dan memajukan sektor pariwisata Lumajang.
Namun, sejak dimasukkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur, pembangunan fisik tol ProLajang belum juga dimulai.
Masih Tersandung Pembebasan Lahan
Sejumlah kendala administratif dan pembebasan lahan disebut menjadi batu sandungan utama.
Padahal, tol ini telah dirancang sepanjang 25–30 kilometer, menghubungkan Kota dan Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Lumajang.
Jalur tol direncanakan berawal dari Simpang Susun Tol Paspro di Kecamatan Leces, lalu melaju ke selatan hingga Jalan Lintas Timur (JLT) Lumajang, dengan pintu masuk dan keluar di Kecamatan Klakah dan pertigaan JLT Lumajang.
Skema KPBU, Investasi Rp 4,7 Triliun
Pembangunan Tol ProLajang akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi mencapai Rp 4,7 triliun.
Sejak pertama digagas pada 2019, proyek ini belum masuk tahap konstruksi signifikan.
Pemerintah pusat baru melakukan pelebaran jalan nasional Probolinggo–Lumajang sebagai solusi sementara, menelan anggaran sekitar Rp 454,41 miliar.
Awalnya, proyek tersebut ditargetkan rampung pada Mei 2024, namun hingga kini masih dalam proses penyelesaian administratif.
Proyek Tetangga Lebih Ngebut
Sementara itu, di sisi timur, Tol Probolinggo–Banyuwangi (Probowangi) justru melaju lebih cepat.
Ruas Probolinggo–Besuki bahkan telah mencapai 73,53 persen dan ditargetkan selesai pada Maret 2025.
Potensi Besar, Tapi Masih Tertunda
Jika terealisasi, Tol ProLajang diyakini akan memangkas waktu tempuh Probolinggo–Lumajang dari lebih dari satu jam menjadi sekitar 30 menit saja.
Selain itu, jalur ini akan membuka akses menuju destinasi wisata unggulan seperti Bukit B29, Pura Mandara Giri Semeru Agung, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).
“Dengan tol ini, kami ingin Lumajang tidak lagi tertinggal, tapi menjadi wilayah yang terhubung, cepat, dan produktif,” ujar eks Bupati Lumajang Thoriqul Haq saat menghadiri peringatan HUT Pondok Pesantren Miftahul Ulum pada 2020 silam.
Thoriq menuturkan, perancangan trase sudah disiapkan sejak 2020 dengan target pengerjaan fisik pada 2021.
Namun, setelah pergantian kepemimpinan ke Bupati Indah Amperawati, kelanjutan proyek masih belum menampakkan hasil nyata.
Warga Minta Kepastian
Masyarakat tapal kuda berharap rencana besar ini tak berhenti di atas kertas.
“Jangan sampai hanya jadi janji manis. Warga sudah lama menunggu tol ini benar-benar dibangun,” ujar salah satu warga Lumajang dengan nada harap.
Bagi masyarakat selatan Jawa Timur, Tol ProLajang bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi simbol pemerataan pembangunan.
Kini, publik menanti langkah konkret pemerintah untuk memastikan tol Rp 4,7 triliun ini segera terwujud, bukan sekadar mimpi panjang di atas peta. (*)
Editor : Ali Sodiqin