Tagar #BoikotTrans7 Meledak! Santri se-Indonesia Geram, Trans7 Akhirnya Minta Maaf Resmi ke Pesantren Lirboyo
Ali Sodiqin• Selasa, 14 Oktober 2025 | 21:15 WIB
Seruan Ansor terhadap Trans7
RADARBANYUWANGI.ID - Media sosial tengah dihebohkan dengan tagar #BoikotTrans7 yang viral di berbagai platform, mulai dari X (Twitter), Instagram, hingga TikTok.
Gelombang protes datang dari kalangan santri, kiai, dan masyarakat pesantren yang menilai salah satu program Trans7 menyinggung kehidupan santri.
Kontroversi ini bermula dari tayangan program Xpose yang menampilkan judul provokatif:
“Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan di pondok?”
Cuplikan video itu langsung menyulut kemarahan publik karena dianggap melecehkan martabat santri dan ulama.
Tayangan tersebut dinilai menyudutkan dunia pesantren dan menimbulkan stereotip negatif terhadap kehidupan para santri.
Dalam waktu singkat, video potongan tayangan itu menyebar luas. Tagar #BoikotTrans7 pun menjadi trending topik nasional.
Akun-akun komunitas seperti Santri Keren, NU Garis Lucu, hingga HIMASAL (Himpunan Alumni Santri Lirboyo) ikut bersuara menuntut permintaan maaf terbuka dari Trans7.
Di Instagram, akun “Santri Melawan” menulis pesan keras:
“BOIKOT!!! Trans7 yang telah menghina kiai dan santri.”
Bahkan, LBH Ansor Kota Kediri menyatakan siap menempuh langkah hukum karena menilai tayangan itu telah melanggar etika jurnalistik dan merugikan nama baik pesantren.
Andi Chairil, Direktur Produksi Trans7, minta maaf ke Pesantren Lirboyo Kediri.
Trans7 Minta Maaf Resmi ke Pesantren Lirboyo
Menanggapi tekanan publik, Trans7 akhirnya mengirim surat permohonan maaf resmi kepada Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.
Surat bertanggal 13 Oktober 2025 itu ditujukan kepada KH. Adibussholeh dari PP Putri Hidayatul Mubtadiaat Lirboyo.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Renny Andhita (Kepala Departemen Programming) dan Andi Chairil (Direktur Produksi), Trans7 mengakui adanya “keteledoran dan kurang ketelitian” dalam proses produksi hingga menimbulkan keresahan publik.
Isi surat tersebut mencakup tiga poin utama:
Permohonan maaf kepada seluruh keluarga besar Pesantren Lirboyo.
Pengakuan kesalahan dalam proses produksi dan penayangan.
Komitmen untuk menghadirkan konten yang positif dan berimbang tentang dunia pesantren.
“Kami berkomitmen untuk menampilkan tayangan yang membawa nilai keteladanan pesantren di Indonesia,” tulis pihak Trans7 dalam suratnya.
Santri Desak Evaluasi Total Program Xpose
Meski surat permohonan maaf sudah diterima, reaksi dari kalangan pesantren belum sepenuhnya reda.
Ketua LBH Ansor Kediri, Bagus Wibowo, menegaskan bahwa Trans7 perlu melakukan evaluasi total terhadap tim produksi Xpose.
“Kami menghargai itikad baik Trans7, tapi evaluasi internal harus dilakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya.
Selain itu, para alumni pesantren juga mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memperketat pengawasan terhadap tayangan bertema keagamaan di televisi nasional.
Surat pemintaan maaf Trans7 kepada Pesantren Lirboyo Kediri.
Respons Publik: Antara Apresiasi dan Skeptisisme
Langkah cepat Trans7 dalam meminta maaf menuai apresiasi sebagian publik yang menilai stasiun televisi itu bertanggung jawab secara moral.
Namun, di sisi lain, tagar #BoikotTrans7 masih ramai digaungkan sebagai peringatan agar media lebih sensitif terhadap isu agama.
Pengamat media Rama Aditya menilai kasus ini menjadi refleksi penting bagi dunia penyiaran.
“Kasus ini membuktikan bahwa komunitas santri memiliki kekuatan besar di ruang digital dan mampu menjaga marwah pesantren dari konten yang menyesatkan,” ujarnya.
Momentum Introspeksi bagi Dunia Televisi
Kasus ini diharapkan menjadi momentum introspeksi bagi industri pertelevisian nasional.
Publik kini menanti langkah nyata Trans7 dalam mereformasi redaksi dan menghadirkan tayangan edukatif yang menghormati nilai-nilai keagamaan.
Suara santri dan masyarakat pesantren terbukti masih punya daya pengaruh besar di ruang publik digital.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa di tengah derasnya arus informasi, etika dan empati tetap harus menjadi landasan utama media. (*)
