RADARBANYUWANGI.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Bupati Pati, Sudewo, untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin, 22 September 2025.
Sudewo tiba sekitar pukul 09.42 WIB dan menjalani pemeriksaan selama hampir enam jam.
Fokus pada Proyek Jalur Kereta Api di Jawa Timur
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan kali ini menyoroti proyek jalur kereta di wilayah Jawa Timur.
Namun, kasus ini tidak hanya berhenti di satu daerah. Dugaan praktik suap juga mencuat di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, hingga Sumatera.
“Keterangan saksi sangat penting untuk mengurai konstruksi perkara, karena proyek ini tersebar di berbagai wilayah,” jelas Budi.
Bantahan Sudewo
Usai pemeriksaan, Sudewo enggan banyak berkomentar. Ia menegaskan bahwa dirinya hadir sebagai saksi dan membantah kabar pengembalian uang ke KPK.
“Enggak ada pengembalian uang,” kata Sudewo singkat sebelum meninggalkan Gedung KPK.
Nama Sudewo sebelumnya telah disebut dalam sidang kasus suap proyek perkeretaapian yang menjerat pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah.
Ia diduga menerima aliran dana sekitar Rp720 juta, yang disebut sebagai jatah 0,5 persen dari nilai proyek sebesar Rp143,5 miliar.
Bahkan, penyidik KPK pernah menyita Rp3 miliar dari kediamannya.
Meski begitu, Sudewo berulang kali membantah tudingan tersebut.
Ia mengklaim uang yang disita berasal dari pendapatannya selama menjadi anggota DPR serta usaha pribadi.
Kontroversi di Daerah
Selain terseret kasus ini, Sudewo juga sempat menuai kontroversi di Kabupaten Pati.
Kebijakannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga lebih dari 200 persen memicu protes besar dari warga.
Ribuan masyarakat bahkan menggelar demonstrasi menuntut dirinya mundur dari jabatan.
Namun, Sudewo menolak untuk mengundurkan diri dengan alasan dirinya dipilih secara demokratis oleh rakyat.
Ia berjanji memperbaiki kebijakan yang menimbulkan polemik sekaligus meminta masyarakat untuk memberi kesempatan karena baru beberapa bulan menjabat sebagai bupati.
KPK: Proses Masih Berjalan
KPK menegaskan bahwa pengembalian uang sekalipun tidak menghapus tindak pidana korupsi.
Oleh karena itu, proses hukum terkait peran Sudewo dalam dugaan suap proyek jalur kereta masih akan terus berlanjut.
Kasus ini diperkirakan berkembang luas mengingat adanya indikasi praktik korupsi di berbagai wilayah Indonesia.
Editor : Lugas Rumpakaadi