RADARBANYUWANGI.ID - Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
Regulasi yang ditetapkan pada 30 Juni 2025 ini memuat delapan Program Hasil Terbaik Cepat yang menjadi fokus pembangunan nasional di awal pemerintahan Prabowo–Gibran.
Baca Juga: Harga Daging Ayam di Pasar Srono Banyuwangi Naik Jadi Rp36 Ribu, Telur Justru Turun
Dalam lampiran Perpres, Prabowo menegaskan pentingnya akselerasi pembangunan sebagai tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Sebanyak 83 kegiatan prioritas utama disiapkan untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa.
Kenaikan Gaji ASN, TNI, dan Polri
Salah satu poin paling ditunggu publik adalah kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), guru, dosen, tenaga kesehatan, TNI/Polri, dan pejabat negara.
Baca Juga: Google Maps Bikin Nyasar, Wisatawan Pematangsiantar Terjebak Semalaman di Kebun Tebu Banyuwangi
Kebijakan ini menjadi tindak lanjut dari Perpres 109/2024 dan disesuaikan dengan UU APBN 2025.
8 Program Unggulan Prabowo 2025
Selain kenaikan gaji, Perpres 79/2025 juga memuat delapan program prioritas yang bakal dikebut:
-
Makan Bergizi & Susu Gratis – untuk siswa, santri, balita, dan ibu hamil demi cegah stunting.
-
Layanan Kesehatan Gratis – termasuk pemeriksaan kesehatan, penuntasan TBC, dan rumah sakit lengkap di tiap kabupaten.
-
Lumbung Pangan Nasional – cetak lahan baru, bangun lumbung desa hingga nasional.
-
Sekolah Unggul Tiap Kabupaten – pembangunan dan renovasi sekolah untuk pemerataan pendidikan.
-
Kartu Kesejahteraan & Kartu Usaha – bantu masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil.
-
Kenaikan Gaji ASN-TNI-Polri – peningkatan kesejahteraan aparatur negara.
-
Infrastruktur Desa & Rumah Murah – pembangunan desa, BLT, dan rumah murah untuk milenial dan Gen Z.
-
Pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) – target rasio penerimaan negara terhadap PDB naik menjadi 23 persen.
Janji Kampanye Jadi Kenyataan?
Pendirian BPN menjadi sorotan karena merupakan janji kampanye Prabowo–Gibran pada Pemilu 2024.
Meski Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima arahan teknis, pemerintah menegaskan lembaga baru ini akan memperkuat ketahanan fiskal Indonesia.
Dengan Perpres 79/2025, pemerintahan Prabowo menunjukkan langkah cepat mewujudkan janji kampanye: dari gizi gratis hingga reformasi penerimaan negara. (*)
Editor : Ali Sodiqin