RADARBANYUWANGI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut langsung mengambil langkah cepat menyikapi kasus keracunan massal yang menimpa 194 siswa di Kecamatan Kadungora.
Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, meninjau langsung korban yang tengah menjalani perawatan di Puskesmas Kadungora pada Kamis (18/9/2025). Ia memastikan seluruh biaya pengobatan ditanggung pemerintah daerah.
Ratusan Pelajar Jadi Korban
Kasus ini berawal ketika para siswa dari berbagai jenjang pendidikan tingkat SD, SMP, hingga SMA mengonsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disiapkan dapur SPPG Yayasan Al Bayyinah 2 Garut, Desa Karangmulya.
Hidangan berupa nasi putih, ayam woku, tempe orek, lalapan sayur, dan stroberi diduga menjadi penyebab keracunan.
Tak lama setelah makan pada Selasa sore (16/9/2025), banyak siswa mengeluhkan mual, muntah, dan pusing.
Dari total 194 korban, 177 mengalami gejala ringan, sementara 19 lainnya harus mendapat perawatan intensif.
Wakil Bupati Garut Turun Tangan
Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, menegaskan Pemkab tidak tinggal diam.
“Alhamdulillah kondisi anak-anak sudah lebih baik. Keluhannya pusing, sakit perut, dan lemas. Semua biaya pengobatan ditanggung Pemkab Garut,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme Program MBG di sekolah-sekolah.
Tujuannya agar standar kebersihan makanan semakin ketat dan kasus serupa tidak terulang.
Langkah Medis dan Investigasi
Polisi dan Dinas Kesehatan Garut juga turun tangan.
Kepala Seksi Humas Polres Garut, Ipda Adi Susilo, mengatakan pihaknya telah mendata korban, memeriksa dapur penyedia, serta mengirimkan sampel makanan ke laboratorium.
Sementara itu, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Garut, Asep Surachman, menyebut pihaknya tetap siaga.
“Kami membuka formulir daring untuk mendata korban tambahan. Kalau ada laporan, tim medis langsung bergerak menjemput,” ujarnya.
Komitmen Pemda
Kasus ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah dalam mengawasi kualitas makanan sekolah.
Program MBG yang seharusnya menyehatkan siswa justru bisa menimbulkan masalah jika standar pengolahan tidak ketat.
Pemkab Garut menegaskan akan memperkuat pengawasan, dari kualitas bahan makanan hingga proses distribusi di sekolah.
Dengan begitu, program bantuan pangan bisa berjalan sesuai tujuan awal yakni meningkatkan gizi pelajar tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
Editor : Agung Sedana