RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran jumbo senilai Rp16,23 triliun untuk menggerakkan roda perekonomian nasional di sisa tahun 2025.
Dana ini dialokasikan untuk delapan stimulus yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 5,2 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa program ini akan berlangsung hingga akhir 2025.
Baca Juga: Mengulik Perjalanan Purbaya Yudhi Sadewa, Jenius ITB yang Jadi Menteri
“Terkait dana memang Rp16 triliun itu hanya sampai 2025,” ujarnya usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9).
Fokus Utama: Bantuan Pangan
Dari total anggaran, porsi terbesar dialokasikan untuk bantuan pangan berupa beras 10 kilogram yang akan dibagikan pada Oktober dan November 2025.
Program ini menyedot dana hingga Rp7 triliun dan masih berpotensi dilanjutkan pada Desember, tergantung evaluasi pemerintah.
Baca Juga: Resmi! Sinyal CPNS 2026 Makin Kuat, Ada Formasi Baru, Menkeu Purbaya Siapkan Anggaran Jumbo
Daftar Lengkap 8 Stimulus Ekonomi 2025
-
Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi – Rp198 miliar
-
Perluasan PPh 21 DTP untuk Pekerja Pariwisata – Rp120 miliar
-
Bantuan Pangan (beras 10 kg) – Rp7 triliun
-
Bantuan Iuran JKK & JKM bagi pekerja BPU, mitra transportasi online, sopir, kurir – Rp36 miliar
-
Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan – Rp150 miliar
-
Program Padat Karya Tunai Kementerian Perhubungan & PU – Rp5,3 triliun
-
Percepatan Deregulasi PP 28 (Integrasi Sistem K/L & RDTR Digital ke OSS) – Rp175 miliar
-
Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta): peningkatan kualitas permukiman & ruang kerja gig economy – Rp2,7 triliun
Target Pertumbuhan Ekonomi
Airlangga optimistis, paket kebijakan ini akan menjadi katalis positif bagi konsumsi masyarakat.
“Delapan stimulus ini diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 5,2 persen selama 2025,” tegasnya.
Program ini tidak hanya menyasar sektor konsumsi, tetapi juga ketenagakerjaan, perumahan, dan deregulasi investasi, guna memastikan pertumbuhan ekonomi tetap tangguh menghadapi tantangan global. (*)
Editor : Ali Sodiqin