RADARBANYUWANGI.ID - Kabar penting bagi para pelamar posisi Project Management Officer (PMO) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) resmi mengumumkan penundaan jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi.
Semula, hasil seleksi dijadwalkan tayang pada Minggu, 14 September 2025.
Namun karena lonjakan jumlah pendaftar yang sangat tinggi, tim seleksi membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan verifikasi data.
Alhasil, pengumuman baru dipublikasikan pada Senin, 15 September 2025, paling lambat pukul 23.59 WIB.
Informasi penundaan ini disampaikan langsung melalui unggahan akun resmi Instagram Kementerian Koperasi pada Minggu malam (14/9/2025).
Alasan Penundaan
Kemenkop menjelaskan bahwa jumlah pendaftar PMO KDKMP jauh melebihi ekspektasi.
Untuk menjaga transparansi dan keadilan, proses verifikasi dokumen administrasi harus dilakukan lebih teliti.
“Melihat banyaknya jumlah pendaftar serta untuk memastikan proses verifikasi data administrasi berjalan dengan baik, pengumuman hasil seleksi administrasi PMO diundur menjadi 15 September 2025 pukul 23.59 WIB. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” tulis Kemenkop dalam pernyataan resminya.
Kementerian juga mengimbau para pendaftar, yang akrab disapa #SobatKop, agar tetap tenang dan hanya mengikuti informasi dari kanal resmi.
Jadwal Seleksi Terbaru
Selain mengumumkan penundaan, Kemenkop juga merilis perubahan jadwal tahapan seleksi PMO KDKMP 2025. Berikut rincian lengkapnya:
Hasil Seleksi Administrasi: 15 September 2025
Tes Tulis: 16 – 18 September 2025
Pengumuman Hasil Tes Tulis: 19 September 2025
Wawancara: 21 – 25 September 2025
Pengumuman Hasil Akhir: 28 September 2025
Peserta bisa mengakses pengumuman hasil seleksi melalui situs resmi Kemenkop di https://kop.go.id atau akun media sosial @kemenkop.
Perlu dicatat, seleksi administrasi bersifat sistem gugur. Hanya peserta yang dinyatakan lolos tahap ini yang berhak mengikuti tes tulis.
Sekilas Tentang Rekrutmen PMO KDKMP
Rekrutmen PMO KDKMP dibuka pada 9–13 September 2025 dengan tujuan memperkuat tata kelola, pengawasan, serta pencapaian target program agar lebih efektif, transparan, dan terukur.
Posisi yang ditawarkan tersedia di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Honorarium ditetapkan Rp 8 juta per bulan untuk PMO provinsi dan Rp 7 juta per bulan untuk PMO kabupaten/kota, dengan kontrak kerja selama tiga bulan.
Dengan adanya penyesuaian jadwal, peserta diharapkan dapat mempersiapkan diri lebih matang menghadapi tahapan berikutnya.
Editor : Agung Sedana