RADARBANYUWANGI.ID – Program digitalisasi bantuan sosial (bansos) resmi dimulai. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan sistem baru untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) sudah siap dan mulai diuji coba pada pekan kedua September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur.
“Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar. Bentuk transparansi sekaligus efisiensi,” tegas Saifullah Yusuf dalam keterangan resmi, Rabu (3/9).
Digitalisasi ini dijalankan untuk memastikan bansos PKH lebih tepat sasaran dengan mekanisme objektif dan transparan.
Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
PKH sendiri diberikan dalam bentuk uang tunai dengan besaran berbeda sesuai kategori penerima. Merujuk data Kementerian Sosial, bantuan meliputi:
-
Ibu hamil & nifas: Rp3 juta/tahun
-
Anak usia dini (0–6 tahun): Rp3 juta/tahun
-
Anak SD: Rp900 ribu/tahun
-
Anak SMP: Rp1,5 juta/tahun
-
Anak SMA: Rp2 juta/tahun
-
Lansia & disabilitas berat: Rp2,4 juta/tahun
-
Korban pelanggaran HAM berat: Rp10,8 juta/tahun
Menurut Mensos, penerapan teknologi ini diharapkan mampu mengurangi potensi penyimpangan distribusi.
Namun, masyarakat tetap dilibatkan langsung dalam proses pemutakhiran data, mulai dari mengusulkan, menyanggah, hingga mendaftarkan diri melalui aplikasi yang disiapkan pemerintah.
Selain itu, petugas pendamping sosial serta aparat kelurahan tetap diturunkan untuk membantu warga yang belum terbiasa menggunakan gawai agar tidak tertinggal dalam proses digitalisasi.
“Kami sadar belum semua terbiasa dengan teknologi. Karena itu, pemerintah menyiapkan seluruh sumber daya untuk mendampingi masyarakat,” tambah Mensos.
Saifullah Yusuf optimistis, jika data penerima semakin akurat maka intervensi sosial juga lebih tepat sasaran. Bahkan, setiap tahun akan terukur berapa keluarga miskin yang berhasil naik kelas dan keluar dari kategori penerima bantuan.
Jika uji coba di Banyuwangi sukses, digitalisasi PKH akan diperluas secara bertahap hingga skala nasional.
Menurut hasil diseminasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), potensi penghematan anggaran negara dari digitalisasi ini bisa mencapai Rp14 triliun per tahun. (*)
Editor : Ali Sodiqin