RADARBANYUWANGI.ID - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memberikan penilaian tegas terhadap kinerja Nadiem Anwar Makarim saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurut Mahfud, meski Nadiem dikenal sebagai sosok yang berintegritas dan bersih dari praktik korupsi, penempatannya di Kementerian Pendidikan dinilai keliru.
Mahfud menilai Nadiem tidak memiliki latar belakang kuat di bidang pendidikan serta minim pengalaman dalam memahami birokrasi pemerintahan.
Selama masa jabatannya, Nadiem disebut jarang turun langsung ke perguruan tinggi untuk mensosialisasikan program-program pemerintah.
Sorotan utama Mahfud tertuju pada kasus pengadaan Chromebook senilai Rp9,8 triliun yang kini menjerat Nadiem sebagai tersangka.
Ia menyebut, meski integritas pribadi Nadiem tidak diragukan, keterlibatannya dalam kebijakan Chromebook menunjukkan kekeliruan serius.
Mahfud bahkan menyinggung adanya indikasi mens rea atau niat bersalah, karena proyek ini sudah dibicarakan sejak sebelum Nadiem resmi dilantik sebagai menteri.
Keanehan kebijakan tersebut juga disoroti.
Chromebook yang sebelumnya dihentikan di Malaysia pada 2019 karena dianggap tidak efektif, justru dilanjutkan di Indonesia.
Padahal, Menteri sebelumnya, Muhadjir Effendy, telah menolak rencana serupa.
Selain kasus Chromebook yang ditangani Kejaksaan Agung, Nadiem juga terseret dalam penyelidikan KPK terkait layanan Google Cloud pada periode 2020-2022.
Kedua kasus ini muncul di tengah dorongan digitalisasi pendidikan saat pandemi Covid-19.
Mahfud menegaskan, dunia pendidikan memiliki banyak masalah mendasar yang perlu diperbaiki.
Karena itu, menurutnya, fokus kebijakan seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan sekadar proyek teknologi yang menimbulkan masalah hukum.
Editor : Lugas Rumpakaadi