RADARBANYUWANGI.ID – Digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) sebentar lagi akan terwujud.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) menguji coba prototipe portal bansos digital di hadapan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kamis (4/9).
Uji coba tersebut menjadi langkah awal sebelum sistem resmi diluncurkan secara terbatas di Banyuwangi pada pekan kedua September 2025.
Baca Juga: Digitalisasi PKH Dimulai! Gus Ipul Uji Sistem di Banyuwangi, Tepat Sasaran dan Hemat Rp14 Triliun
“Judulnya sederhana: digitalisasi penyaluran bansos. Kita ingin memastikan prosesnya lebih mudah, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Gus Ipul.
Program ini merupakan implementasi awal dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Sejumlah kementerian dilibatkan untuk memastikan integrasi data, pemanfaatan teknologi, hingga tata kelola yang transparan.
Portal digitalisasi bansos dirancang untuk memudahkan masyarakat mendaftar secara mandiri.
Baca Juga: Menuju Era Baru! Kemensos dan DEN Uji Portal Bansos Digital, Transparan dan Anti Salah Sasaran
Data diri akan diverifikasi melalui biometrik yang terhubung dengan Dukcapil. Sistem ini diyakini mampu membuat penyaluran bantuan lebih akurat dan terhindar dari praktik subjektif di tingkat lokal.
Bagi warga yang tidak memiliki ponsel atau akses internet, pemerintah menyiapkan jalur alternatif.
Mereka tetap bisa mendaftar melalui pendamping sosial atau perangkat desa yang sudah dilatih.
Demi keamanan, akun pendamping juga diwajibkan melewati verifikasi biometrik.
“Silakan daftar, kalau tidak punya gadget bisa dibantu pendamping atau perangkat desa. Intinya, tidak ada warga miskin yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses teknologi,” tegas Gus Ipul.
Baca Juga: Segera Cek! Daftar Bansos Oktober 2025 Tahap 4 Cair Rp600 Ribu hingga Rp2,7 Juta
Pilot project akan dimulai di Banyuwangi, kemudian dievaluasi ketat sebelum diperluas ke daerah lain.
Sistem ini juga dilengkapi liveness detection, keamanan berlapis, dan backup data untuk mencegah peretasan.
Digitalisasi bansos diharapkan menjadi tonggak baru dalam tata kelola bantuan sosial di Indonesia.
Selain memastikan tepat sasaran, langkah ini juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas data bansos. (*)
Editor : Ali Sodiqin