RADARBANYUWANGI.ID - Seleksi dan ground check yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) kini jadi sorotan publik.
Sebab, hasil verifikasi lapangan tersebut akan menentukan apakah bantuan sosial (bansos) tahap 3 periode Juli–September 2025 bisa cair atau tidak.
Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah mengantongi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baru.
Baca Juga: Cara Cek Bansos Online di cekbansos.kemensos.go.id, Pastikan Nama Masuk DTSEN Terbaru 2025!
Bahkan, ada yang sudah tercatat sebagai penerima. Namun, rasa was-was tetap menghantui. Pasalnya, bila nama mereka tidak lolos finalisasi BPS, bansos otomatis gagal cair.
“Katanya sudah dapat kartu, tapi ternyata kosong. Setelah dicek, nama saya tidak masuk,” keluh seorang warga Tulungagung yang merasa kecewa karena saldo KKS miliknya nihil.
Ground Check Jadi Penentu
Ground check merupakan proses verifikasi langsung oleh petugas BPS ke rumah calon penerima.
Tujuannya memastikan kondisi sosial-ekonomi sesuai kriteria penerima bansos. Langkah ini digelar untuk menghindari salah sasaran.
Baca Juga: Redam Gejolak Massa, Mendagri Tito Karnavian Desak Pemda Percepat Penyaluran Bansos
Tak jarang, penerima lama yang sudah tidak layak tetap masuk daftar. Sebaliknya, keluarga miskin yang belum terdata justru terlewat. Karena itu, ground check dipandang penting sebagai acuan final closing bansos.
Jika nama tidak masuk final closing, meski pegang KKS, maka bansos Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dipastikan tidak cair.
Kartu Tak Menjamin Cair
Fenomena saldo kosong pada KKS membuat banyak penerima bingung. Mereka mengira kepemilikan kartu otomatis menjamin bansos cair. Nyatanya, kartu hanya salah satu syarat teknis.
“Kalau hasil seleksi menyatakan tidak layak, KKS jadi sekadar kartu tanpa fungsi,” tegas seorang pendamping PKH di Blitar.
Harapan Transparansi
Warga berharap, proses seleksi dan ground check lebih transparan. Mereka ingin tahu alasan jelas mengapa ada nama yang dicoret dan ada yang masuk daftar.
“Kalau memang tidak layak, ya dijelaskan. Jangan sampai masyarakat bingung,” ujar seorang tokoh masyarakat Blitar.
Kementerian Sosial (Kemensos) berjanji terus memperbaiki sistem bansos. Termasuk membuka akses pengecekan online dan memperluas pengawasan publik.
Dengan begitu, penyaluran bansos diharapkan benar-benar adil, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kecurigaan. (*)
Editor : Ali Sodiqin