RADARBANYUWANGI.ID - Rencana aksi unjuk rasa yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akhirnya batal digelar.
Keputusan ini diambil mendadak, hanya beberapa jam sebelum massa dijadwalkan turun ke jalan.
Koordinator Pusat BEM SI menjelaskan, pembatalan dilakukan setelah mempertimbangkan dinamika terakhir di lapangan serta komunikasi dengan berbagai pihak.
Salah satu alasan kuat, munculnya informasi yang berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk menunggangi aksi mahasiswa.
“Kami tidak ingin gerakan mahasiswa tercoreng oleh kepentingan lain. Karena itu, aksi hari ini kami batalkan,” tegas perwakilan BEM SI.
Selain itu, BEM SI juga menilai beberapa tuntutan mereka telah mulai ditindaklanjuti pemerintah.
Kondisi inilah yang membuat konsolidasi internal memutuskan pembatalan aksi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
Meski begitu, BEM SI memastikan pembatalan ini bukan berarti perjuangan berhenti.
Gerakan akan tetap berlanjut dengan bentuk lain, termasuk kajian kritis dan aksi susulan jika pemerintah dinilai tidak serius menepati janji.
“Mahasiswa tetap mengawal. Hanya cara dan momentum yang kami ubah,” tambahnya.
Keputusan mendadak ini sontak menimbulkan tanda tanya publik, mengingat BEM SI sebelumnya sudah menyerukan mobilisasi besar.
Namun, mereka menegaskan pembatalan diambil demi menjaga independensi gerakan mahasiswa.
Ya, rencana aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan di Jakarta, Selasa (2/9/2025), resmi dibatalkan.
Keputusan itu diambil setelah situasi ibu kota dinilai tidak kondusif usai maraknya kericuhan dalam beberapa hari terakhir.
“Melihat kondisi di Jakarta dan beberapa daerah yang semakin abstrak dan tidak kondusif karena banyaknya kerusuhan, itu jauh dari harapan kami,” ujar Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Muhammad Ikram, Senin (1/9) malam.
Meski mundur, Ikram menegaskan aspirasi mahasiswa tidak berhenti. “Kami memilih mundur selangkah agar keresahan rakyat bisa tersampaikan dengan baik. Aksi tetap ada, hanya waktunya yang kami sesuaikan,” tegasnya.
Poster aksi yang sempat beredar bertajuk “Indonesia C(emas) Jilid II” memuat 11 tuntutan. Antara lain pengesahan RUU Perampasan Aset, penghentian kriminalisasi demonstran, audit independen DPR, hingga desakan agar TNI kembali ke barak.
Tuntutan mahasiswa dibagi dalam dua tenggat. Pertama, yang wajib dipenuhi paling lambat 5 September 2025, seperti pembentukan tim investigasi independen atas kasus kekerasan aparat 28–30 Agustus.
Kedua, tuntutan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026, mencakup reformasi DPR, partai politik, hingga peninjauan ulang UU Ciptakerja.
Di sisi lain, Polda Metro Jaya bersama TNI menggelar patroli skala besar demi menjaga stabilitas ibu kota. Sebanyak 350 personel gabungan diterjunkan dengan pola bergantian tiap dua jam sekali.
“Kami pastikan patroli masuk hingga ke gang-gang kecil supaya semua wilayah terjangkau,” jelas Karoops Polda Metro Jaya, Kombes I Ketut Gede Wijatmika.
Ia menambahkan, keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. “Kami apresiasi peran warga menjaga lingkungan masing-masing,” tambahnya.
Meski batal turun ke jalan pada 2 September, BEM SI Kerakyatan menegaskan akan tetap mengawal isu-isu rakyat. Jadwal aksi susulan masih menunggu konsolidasi internal. (*)
Editor : Ali Sodiqin