RADARBANYUWANGI.ID – Gelombang demonstrasi yang diwarnai pembakaran dan penjarahan di sejumlah daerah memaksa Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat.
Rencana kunjungan kerja ke luar negeri dibatalkan. Sejak Jumat (30/8) malam, ia menggelar pertemuan maraton dengan pimpinan parpol, DPR, hingga ormas Islam.
Baca Juga: Imbauan WFH Jakarta 1 September 2025, Bagaimana Sikap Perusahaan?
Salah satu keputusan penting: pencabutan beberapa tunjangan DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Beberapa kebijakan DPR sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunker luar negeri,” tegas Prabowo, dikutip dari JawaPos.com, Minggu (31/8).
Tegas ke Aparat, Tegas ke Massa
Selain itu, Prabowo meminta kepolisian dan TNI bersikap tegas terhadap pelaku perusakan dan penjarahan. Namun, ia juga menekankan agar aparat tetap profesional, transparan, dan terbuka terhadap publik.
Baca Juga: Cinta Laura Angkat Bicara Soal Demo Ricuh, Sindir DPR Tak Punya Empati dan Pesan Agar Tak Anarkis
“Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat. Aspirasi murni dari masyarakat akan diterima dan ditindaklanjuti. Tapi perusakan dan penjarahan tidak bisa ditoleransi,” kata Prabowo.
DPR Diminta Terbuka Dialog
Prabowo menekankan, DPR harus membuka ruang dialog dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, dan elemen sipil. “Aspirasi jangan hanya disuarakan di jalan, tapi juga dibahas di forum resmi,” pesannya.
Ormas Islam Ikut Menenangkan Suasana
Sehari sebelumnya, Prabowo juga mengundang 16 ormas Islam di Hambalang. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan, ormas Islam siap bekerja sama menjaga ketenangan.
Hal senada disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir yang menekankan pentingnya persatuan bangsa di tengah krisis.
Langkah cepat Prabowo ini diharapkan bisa meredam gejolak. Bola kini ada di tangan DPR: berani berubah atau kembali menyulut kemarahan rakyat? (*)
Editor : Ali Sodiqin