RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah melalui Kementerian Sosial menghadirkan aplikasi Cek Bansos untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi penerima bantuan sosial (bansos) seperti BPNT, BST, dan PKH.
Aplikasi ini tidak hanya menampilkan daftar penerima bansos di sekitar wilayah administrasi, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses verifikasi data.
Ada dua fitur penting yang bisa dimanfaatkan:
-
Sanggah – Warga dapat melaporkan penerima bansos yang dianggap tidak layak.
-
Usul – Masyarakat bisa mengajukan dirinya sendiri atau tetangganya yang layak namun belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dengan sistem ini, pemerintah berharap penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan transparan.
Cara Menggunakan Aplikasi Cek Bansos
-
Unduh Aplikasi di Play Store atau App Store.
-
Registrasi Akun dengan NIK, nomor KK, email, dan nomor HP aktif.
-
Login menggunakan NIK dan password.
-
Cek Daftar Penerima dengan memilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai KTP.
-
Gunakan Fitur Sanggah jika menemukan penerima tidak layak.
-
Gunakan Fitur Usul untuk mengajukan diri sendiri atau tetangga yang layak tapi belum menerima.
FAQ Seputar Aplikasi Cek Bansos
1. Apakah aplikasi Cek Bansos gratis?
Ya. Proses unduh dan penggunaan aplikasi resmi Kemensos ini tidak dipungut biaya.
2. Apakah bisa cek bansos tanpa aplikasi?
Bisa. Melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan NIK dan data wilayah.
3. Apa syarat untuk mengusulkan penerima baru?
Harus memiliki KTP, KK, dan NIK valid serta sesuai data kependudukan Dukcapil.
4. Kenapa nama saya tidak muncul di daftar penerima?
Kemungkinan data belum diperbarui, salah input nama, atau belum terdaftar di DTKS/DTSEN. Warga bisa menggunakan fitur Usul di aplikasi.
5. Apakah laporan lewat fitur Sanggah pasti langsung ditindaklanjuti?
Tidak langsung. Laporan akan diverifikasi oleh Dinas Sosial sebelum diputuskan.
Dengan aplikasi ini, masyarakat kini punya peran aktif dalam memastikan bansos tersalurkan secara adil dan tepat sasaran.
Transparansi semakin terjaga, partisipasi publik semakin kuat. (*)
Editor : Ali Sodiqin