RADARBANYUWANGI.ID - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan agar Bupati Pati, Sudewo, menemui langsung para pengunjuk rasa yang berkumpul di halaman Kantor Bupati Pati.
Aksi tersebut dihadiri ribuan warga yang memprotes kebijakan kontroversial terkait rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Protes besar ini bermula dari pernyataan Sudewo yang sempat viral di media sosial, di mana ia dianggap “menantang” warga untuk mendatanginya.
Meskipun kebijakan kenaikan PBB tersebut akhirnya dibatalkan dan Sudewo telah meminta maaf, rencana aksi tetap berjalan.
Menurut Gubernur Luthfi, aspirasi masyarakat harus mendapat respons langsung dari kepala daerah.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga suasana tetap kondusif.
“Sudah saya peringatkan kepada bupati untuk menerima aspirasinya dan melihat perkembangan situasinya,” ujarnya di Kantor Gubernur Jateng, Rabu (13/8).
Luthfi memastikan bahwa pengamanan telah disiapkan oleh pihak kepolisian.
Ia menegaskan demonstrasi adalah hak setiap warga negara, selama tidak mengganggu ketertiban umum maupun pelayanan pemerintahan.
“Silakan demo, cuma jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Pelayanan masyarakat dan pemerintahan harus tetap berjalan. Mekanisme demokrasi harus dilalui,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, menyatakan aksi ini bukan hanya soal kebijakan PBB, tetapi juga sebagai bentuk protes atas sikap yang dianggap arogan dari Bupati dan jajaran pemerintahannya.
“Kita tetap demo. Tuntutannya menurunkan PBB, pajak PKL, dan menuntut pejabat agar tidak arogan. Arogansi Pak Sudewo itu membuat masyarakat sakit hati,” kata Teguh.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Pati kini tidak lagi menginginkan kepemimpinan Sudewo dan mendesak agar ia mundur dari jabatannya. (*)
Editor : Lugas Rumpakaadi