Ribuan Warga Kepung Alun-alun Pati! 5 Tuntutan Mengguncang Kursi Bupati Sudewo

RADARBANYUWANGI.ID – Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memadati Alun-alun Pati, Rabu (13/8/2025), dalam aksi unjuk rasa yang disebut terbesar sepanjang tahun.

Meski kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen telah resmi dibatalkan, massa tetap turun ke jalan.

Baca Juga: Demo 13 Agustus, Jalan Pati Macet! Ribuan Massa Konvoi, Polisi Siapkan Penyekatan Besar-besaran

Kali ini, mereka membawa lima tuntutan baru yang dinilai lebih menggebrak.

Kronologi Kisruh PBB Pati

Kisruh ini bermula pada 18 Mei 2025, ketika Bupati Pati Sudewo memutuskan menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen.

Keputusan itu diambil usai pertemuan dengan para camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Pendopo Kabupaten.

Sudewo beralasan, PBB-P2 di Pati tak pernah naik selama 14 tahun.

Baca Juga: Hadapi Demo 13 Agustus, Pria Bersarung Siram Air Keliling Pendopo Pati, Donasi Mengalir Deras hingga Tumpuk di Alun-alun!

Namun, kebijakan tersebut langsung menuai gelombang penolakan dari warga yang menilai kenaikan pajak terlalu memberatkan, apalagi di tengah kondisi ekonomi sulit.

Pernyataan yang Memicu Aksi

Alih-alih meredam, pernyataan Sudewo justru dianggap memancing amarah warga.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bahkan turut memberi masukan agar kebijakan dibatalkan.

Pada 7 Agustus 2025, Sudewo akhirnya mencabut kebijakan tersebut dan meminta maaf.

"Saya tidak bermaksud menantang rakyat. Masa rakyatku kutantang?" ujar Sudewo melalui Instagram resmi Pemkab Pati.

Baca Juga: Tuntut Bupati Mundur, Ribuan Massa Kepung Pati, Sekolah Tutup Sehari Penuh

5 Tuntutan Panas Aksi Pati

Meski PBB-P2 batal naik, rencana aksi tetap berjalan. Berdasarkan data sementara, 25 ribu warga mengonfirmasi hadir. Sebanyak 2.684 personel gabungan TNI-Polri dan instansi terkait disiagakan.

Lima tuntutan massa kali ini:

1. Bupati Sudewo mundur.

2. Tolak lima hari sekolah.

3. Tolak renovasi Alun-alun Pati Rp2 miliar.

4. Tolak pembongkaran total Masjid Alun-alun Pati.

5. Tolak proyek videotron Rp1,39 miliar.

Aksi ini disebut sebagai peringatan keras agar pemerintah daerah lebih transparan, responsif, dan tidak mengabaikan suara rakyat. (*)

Editor : Ali Sodiqin