JAKARTA – Harapan baru muncul bagi tenaga honorer kategori R2 dan R3 di seluruh Indonesia.
Pemerintah resmi membuka peluang skema PPPK paruh waktu, yang bisa menjadi jalan tengah bagi mereka yang belum lolos menjadi PPPK penuh waktu.
Meski statusnya paruh waktu, jangan remehkan gajinya. Di sejumlah daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tinggi, gaji PPPK paruh waktu bisa tembus Rp 5 juta lebih.
Angka ini jauh melampaui gaji honorer konvensional yang selama ini kerap tertahan di bawah Rp 2 juta.
UMK Tinggi, Gaji Ikut Melonjak
Sesuai dengan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, penghasilan PPPK paruh waktu wajib disesuaikan minimal setara gaji honorer sebelumnya.
Namun jika wilayah tempat bekerja memiliki UMK yang lebih tinggi, maka besaran UMK menjadi patokan utama.
Berikut beberapa daerah dengan UMK tinggi yang menjadi surga bagi PPPK paruh waktu:
- Kota Bekasi: Rp 5,69 juta
- Kabupaten Karawang: Rp 5,59 juta
- Kabupaten Bekasi: Rp 5,55 juta
- DKI Jakarta: Rp 5,39 juta
- Kota Depok: Rp 5,19 juta
Dengan penghasilan sebesar itu, PPPK paruh waktu tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok, tapi juga bisa menyisihkan uang untuk kebutuhan pribadi.
Bahkan, ada yang menyebut mereka kini bisa beli ponsel pintar Rp 3 jutaan tanpa cicilan.
Ketimpangan Daerah Masih Jadi PR
Namun di sisi lain, harapan serupa belum sepenuhnya dirasakan tenaga honorer di sejumlah wilayah lain.
Di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur, misalnya, penghasilan PPPK paruh waktu masih jauh lebih rendah.
Bahkan bisa di bawah gaji petugas keamanan swasta yang kini rata-rata mencapai Rp4 juta per bulan.
Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antarwilayah yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah.
Terlebih, semangat pemerataan dan keadilan menjadi salah satu dasar kebijakan ASN baru.
PPPK Paruh Waktu, Solusi atau Sekadar Transisi?
Skema PPPK paruh waktu memang dinilai sebagai solusi realistis di tengah keterbatasan anggaran.
Tapi banyak pihak berharap status ini tidak menjadi permanen, melainkan tahapan menuju pengangkatan penuh waktu.
Pemerintah diharapkan terus mengawal agar kesejahteraan para PPPK, baik penuh maupun paruh waktu, tetap menjadi prioritas dalam pembangunan SDM nasional.
Kesimpulannya, PPPK paruh waktu kini mulai jadi harapan baru tenaga honorer. Dengan gaji tembus Rp 5 juta di daerah seperti Bekasi dan Karawang, kesejahteraan mereka mulai naik kelas.
Tapi masih ada PR besar soal pemerataan dan keadilan antarwilayah yang harus diselesaikan bersama. (*)
Editor : Ali Sodiqin