RADARBANYUWANGI.ID - Rencana penutupan total Jalur Nasional Gunung Gumitir mulai 24 Juli hingga 24 September 2025 menuai sorotan tajam dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dan Dinas Perhubungan (Dishub) setempat.
Pasalnya, jalur ini merupakan nadi utama distribusi logistik dan transportasi yang menghubungkan wilayah Jember, Banyuwangi, bahkan hingga ke Bali.
Penutupan dua arah selama dua bulan penuh ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek preservasi jalan dan jembatan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali.
Proyek ini mencakup perbaikan geometri jalan serta penguatan lereng menggunakan teknologi bored pile untuk mengurangi risiko longsor yang sering terjadi di jalur menurun dan menikung tersebut.
Potensi Gangguan Distribusi dan Ancaman Inflasi Daerah
Kekhawatiran utama yang disampaikan Pemkab Banyuwangi bukan pada pentingnya proyek, melainkan dampak yang timbul dari skema penutupan total.
Kepala Dishub Banyuwangi, Komang Sudira Atmaja, menegaskan bahwa penutupan tersebut dapat mengganggu distribusi logistik secara signifikan, termasuk pengiriman bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
“Distribusi BBM dari Banyuwangi ke Jember dan wilayah sekitarnya bisa terganggu karena truk tangki tidak dapat melewati jalur alternatif Bondowoso akibat batas maksimal beban jembatan. Ini jelas bisa memicu inflasi karena ongkos distribusi naik,” ungkap Komang.
Lebih lanjut, Komang menambahkan bahwa jika distribusi logistik terganggu, maka harga-harga kebutuhan pokok berpotensi naik tidak hanya di Banyuwangi dan Jember, tetapi juga di Bali yang sebagian besar pasokan logistiknya mengandalkan jalur darat via Gumitir.
Dishub dan Pemkab Banyuwangi Usulkan Skema Buka-Tutup
Sebagai solusi alternatif, Dishub dan Pemkab Banyuwangi mendesak agar proyek tetap berjalan dengan skema lalu lintas buka-tutup.
Dengan begitu, aktivitas distribusi logistik masih dapat berlangsung meski dalam kapasitas terbatas.
Skema ini dinilai lebih bijak dan mampu menyeimbangkan antara kebutuhan keselamatan pengerjaan proyek dan kelangsungan ekonomi masyarakat.
“Kami tidak menolak perbaikan, tapi harus ada opsi yang lebih manusiawi dan ekonomis. Skema buka-tutup adalah kompromi terbaik,” tambah Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.
Ipuk juga menyoroti dampak sosial lain dari penutupan total, seperti terganggunya akses pelajar dari Jember ke sekolah di Kalibaru, serta aktivitas masyarakat yang sehari-hari bergantung pada jalur tersebut.
Jalur Alternatif Belum Sepenuhnya Siap
Pemerintah pusat memang telah menyiapkan rute alternatif melalui Bondowoso–Situbondo. Namun, menurut hasil pemantauan Dishub dan Ditlantas, rute ini memiliki keterbatasan infrastruktur, seperti jembatan dengan daya tahan beban maksimal 15 ton yang tidak mampu dilalui kendaraan berat.
Padahal, sebagian besar kendaraan logistik, termasuk truk BBM, memiliki bobot di atas batas tersebut.
Jika kendaraan logistik harus memutar jauh melalui Probolinggo, maka biaya bahan bakar, waktu tempuh, dan tarif pengiriman otomatis meningkat. Dalam jangka pendek, kondisi ini akan menekan harga barang di pasar.
Perlu Koordinasi Lintas Wilayah dan Pemerintah Pusat
Dishub Banyuwangi berharap agar pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan BBPJN Jawa Timur-Bali dapat membuka ruang diskusi dan mempertimbangkan kembali teknis pelaksanaan proyek agar tidak memberatkan masyarakat.
Koordinasi intensif antarwilayah juga diperlukan untuk merumuskan skema yang efektif menjaga kestabilan distribusi dan harga barang di kawasan terdampak. (*)
Ikuti terus berita ter-update Radar Banyuwangi di Google News.
Editor : Lugas Rumpakaadi