RADARBANYUWANGI.ID - Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, Rabu malam (2/7), membawa dampak besar terhadap regulasi pelayaran.
Sejumlah aturan baru langsung diberlakukan demi peningkatan keselamatan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Banyuwangi pun menyatakan dukungannya.
Namun, di balik dukungan itu, muncul keluhan. Salah satu aturan, yakni penangguhan pelayaran belasan kapal eks-Landing Craft Tank (LCT) yang biasa melayani dermaga LCM, justru menjadi biang kerok kemacetan parah sejak Rabu (16/7) dini hari hingga Kamis (17/7) pagi.
Ketua Gapasdap Banyuwangi, Nurjatim, mengatakan bahwa sejatinya pihaknya menyetujui langkah evaluasi total terhadap kapal-kapal yang beroperasi.
Namun, menurutnya, penerapannya seharusnya dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus.
“Bukan berarti harus serentak begini. Harusnya bertahap. Supaya kemacetan bisa diminimalkan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (17/7).
Dari total 15 kapal eks-LCT yang dihentikan operasinya, baru enam yang diperbolehkan kembali berlayar per Kamis (17/7).
Artinya, kini hanya ada delapan kapal yang melayani dermaga LCM. Padahal, kapal-kapal eks-LCT tersebut memiliki peran vital dalam kelancaran distribusi logistik ke Bali.
“Perannya sangat dominan untuk angkutan logistik. Harusnya yang syaratnya minor bisa segera dibolehkan beroperasi lagi. Ini penting supaya antrean tidak semakin parah,” imbuhnya.
Sementara dua aturan lain yang diberlakukan—pembatasan kapasitas kapal maksimal 75 persen dan larangan angkut kendaraan pribadi di dermaga LCM—sepenuhnya didukung Gapasdap.
“Saya sangat setuju, karena cuaca sampai hari ini masih ekstrem. Jadi kami juga sudah instruksikan ke operator kapal agar tidak membawa muatan berlebihan,” kata Nurjatim.
Gapasdap juga menyambut baik kebijakan pemisahan dermaga. Dermaga LCM difokuskan hanya untuk logistik, sedangkan kendaraan pribadi diarahkan ke dermaga MB.
Truk Mengular, Sopir Merana
Imbas penurunan jumlah armada langsung terasa di lapangan. Antrean truk logistik menuju Pelabuhan ASDP Ketapang mengular hingga puluhan kilometer. Sejumlah sopir pun dibuat frustrasi.
Hari (62), sopir asal Surabaya, menjadi salah satu saksi hidup kemacetan parah ini. Ia berangkat dari Surabaya pukul 06.00 WIB, Rabu (16/7), untuk mengantar sabun ke Bali.
Namun sejak pukul 22.00 WIB malam itu, ia tertahan di kawasan Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Hingga Kamis sore (17/7), ia belum juga masuk pelabuhan.
“Biasanya dari Bangsring ke pelabuhan cuma 20 menit, ini sudah lebih dari 18 jam belum masuk,” keluhnya dengan nada lelah.
Hari yang sudah puluhan tahun mengirim barang ke Bali mengaku baru kali ini menghadapi kemacetan separah ini. “Biasanya 18 jam sampai Bali. Ini 30 jam lebih belum sampai dermaga,” katanya.
Hal serupa dirasakan Andri (43), kernet mobil ekspedisi asal Bandung. Ia masuk kawasan Ketapang pukul 02.00 WIB dan baru sampai kantung parkir Bulusan pukul 16.00 WIB.
“Jaraknya cuma satu kilometer, tapi karena harus mutar-mutar, ya jadi belasan jam,” ungkapnya.
Noval, pengemudi truk asal Pasuruan, bahkan mencatat waktu 28 jam hanya untuk melintasi ruas Watudodol ke pelabuhan. “Ongkos habis di jalan,” katanya getir.
Polisi Turun Tangan
Kapolresta Banyuwangi Kombespol Rama Samtama Putra menyebut, pihaknya telah mengerahkan personel maksimal untuk mengurai kepadatan di jalan arteri.
“Masalah utamanya tetap kekurangan kapal. Tapi kami fokus mengurai arus kendaraan di jalur utama,” katanya.
Menurut Rama, banyak pengemudi yang ngeblong, mengambil jalur berlawanan, serta belum memiliki tiket. Hal itu memperparah kemacetan di pintu masuk pelabuhan.
“Volume kendaraan bertambah, tapi armada kapal berkurang. Ini yang bikin penumpukan,” tegasnya.
Pemerintah diminta segera mempercepat proses verifikasi kapal agar tidak makin menambah beban distribusi logistik ke Bali.
Sebab, jika tidak, antrean kendaraan bisa terus bertambah, dan kerugian ekonomi pun tak terhindarkan. (*)
Editor : Ali Sodiqin