RADARBANYUWANGI.ID – Gelombang protes para sopir truk juga meletup di jalur logistik Banyuwangi, Rabu (18/6).
Para sopir truk kompak menarik rem tangan, memarkirkan kendaraan mereka, dan menggelar aksi mogok sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL).
Aksi ini menjadi simbol perlawanan terhadap regulasi yang dinilai sepihak dan tidak memikirkan nasib sopir di lapangan.
"Kalau sopir logistik berhenti, baru pemerintah tahu artinya," tegas Matrawi, 50, salah satu koordinator aksi saat ditemui di Terminal Wiroguno, Genteng.
Matrawi yang tergabung dalam komunitas Satu Keluarga Besar Driver Indonesia (SKBDI) menyebut, ada empat komunitas yang ikut dalam aksi.
Di antaranya SKBDI, Armada Sopir Angkutan Banyuwangi (ASAB), Komunitas Driver Laros Banyuwangi (KDLB), dan Persatuan Pengemudi Truk Indonesia (PPTI).
Mereka bukan hanya mogok. Para sopir juga melakukan sweeping di sejumlah titik seperti Wongsorejo, Genteng, Glenmore, dan pusat kota Banyuwangi. Setiap truk logistik, khususnya dari luar daerah, diminta berhenti.
"Kami utamakan truk luar kota untuk ikut aksi. Mereka kami jelaskan kenapa kami menolak," terang Matrawi.
Ratusan Truk Parkir, Aksi Meluas
Terminal Wiroguno yang sudah lama mangkrak kini kembali hidup, jadi markas aksi solidaritas. Ratusan truk logistik memenuhi area parkir.
Aksi serupa juga berlangsung di Glenmore. Di wilayah ini, truk-truk dihentikan dan diarahkan parkir di sekitar Pabrik SGN Glenmore.
"Sudah 200-an truk kami minta berhenti," ujar Hariyanto, 43, sopir asal Glenmore. "Penyekatan dimulai dari Genteng. Truk yang lolos, kami tahan di sini."
Kapolsek Glenmore AKP Budi Hermawan membenarkan aksi para sopir. Ia menyebut aparat tetap melakukan pengamanan dan memastikan arus lalu lintas tidak macet.
"Aksi ini imbas dari seruan Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) yang lebih dulu bergerak di Surabaya," jelasnya.
Tuntutan Keras: Revisi UU dan Cabut Razia ODOL
Matrawi menyebut, aksi ini bukan sekadar mogok. Para sopir membawa sederet tuntutan: stop razia ODOL, revisi UU LLAJ Tahun 2009, pengaturan ulang regulasi angkutan logistik, serta pemberantasan pungli dan premanisme jalanan.
"Pemerintah harus tahu, kami bukan musuh. Kami ini ujung tombak distribusi nasional," ucap Matrawi dengan suara lantang.
Sopir Teriak Soal Tarif: “Kami Bukan Mesin Angkut Murah!”
Masalah terbesar bukan hanya aturan, tapi tarif yang tidak masuk akal. Edy S., 50, sopir fuso yang tergabung dalam ASAB, mengungkap realita pahit di balik aturan ODOL.
"Kami tidak suka bawa muatan berat. Tapi tarif murah memaksa kami memodifikasi truk," katanya.
Menurut Edy, tarif angkutan saat ini tidak seimbang dengan biaya operasional. Misalnya, tarif beras dari Surabaya ke Banyuwangi hanya Rp 140 ribu per ton.
Dengan kapasitas dibatasi aturan ODOL, pendapatan sopir tak cukup menutup solar dan biaya hidup.
“Muatan tebu misalnya, hanya Rp 100 ribu per ton. Kalau cuma bawa 5–6 ton, kami dapat apa?” keluhnya.
Edy menilai aturan ODOL tidak menyentuh akar persoalan. Ia meminta pemerintah duduk bersama dengan perusahaan logistik dan pelaku industri.
“Kalau mau adil, atur juga industri yang minta muatan besar. Kami hanya korban sistem,” tandasnya. (sas/abi)
________________________________________
- Catatan Redaksi: Aksi ini dipastikan masih berlanjut. Para sopir menyatakan siap menggelar demonstrasi lebih besar jika tuntutan mereka tak digubris. Pemerintah diharap segera membuka ruang dialog agar roda logistik nasional tak benar-benar lumpuh.