RADARBANYUWANGI.ID – Aksi protes terhadap kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) terus meluas.
Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi unjuk rasa secara bergelombang, Kamis (19/6).
Mereka bergerak dari Puspa Agro Sidoarjo, lalu melintasi kawasan Margomulyo dan Perak, sebelum akhirnya mengarah ke Polda Jatim dan Kantor Gubernur Jatim.
Aksi tersebut menjadi unjuk rasa lanjutan setelah gelombang protes sopir logistik juga bergema di sejumlah daerah seperti Banyuwangi dan Probolinggo.
Baca Juga: Satlantas Polresta Banyuwangi ‘Sapu Bersih’ Truk ODOL: Jalan Rusak, Nyawa Rakyat Terancam!
Para sopir menuntut agar pemerintah tidak gegabah dalam menerapkan aturan Zero ODOL.
Sebab, tanpa regulasi pendukung yang jelas, mereka menilai kebijakan itu justru akan menjadi bumerang bagi pekerja transportasi dan sektor logistik secara luas.
Dikutip dari RRI, Koordinator GSJT, Angga Firdiansyah, mengatakan bahwa kebijakan Zero ODOL harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pelanggaran dimensi atau beban truk.
Menurutnya, akar persoalan ada pada semrawutnya sistem tarif angkutan yang selama ini tak berpihak pada sopir.
"Teman-teman tidak anti keselamatan. Tapi pemerintah harus fair. Kalau muatan dibatasi, tarif angkutan juga harus diatur. Sekarang kami bawa berat, risikonya tinggi, tapi bayarannya kecil. Kalau aturan ini diterapkan sekarang, bisa-bisa biaya logistik melonjak, harga bahan pokok naik, yang rugi rakyat kecil,” tegas Angga saat dikonfirmasi di tengah aksi.
Dia menambahkan, GSJT mendesak pemerintah membuka ruang dialog dan duduk bersama dengan perwakilan sopir serta pelaku industri logistik.
Tujuannya, agar ada kejelasan sistem tarif dan perlindungan yang memadai bagi para pekerja angkutan.
Baca Juga: Tolak Zero ODOL, Driver Logistik Gelar Aksi Mogok Kerja, Sweeping Truk di Genteng dan Glenmore
"Selama ini belum ada payung hukum yang melindungi ongkos kerja kami. Kalau Zero ODOL diberlakukan tanpa solusi, truk-truk kecil yang tidak sanggup modifikasi akan tumbang duluan,” ujar pria asal Mojokerto itu.
Dalam aksi damai tersebut, para sopir juga mengibarkan poster dan spanduk bertuliskan “ODOL Bukan Soal Pelanggaran, Tapi Soal Ketimpangan” serta “Kami Bukan Mesin Pengangkut Murah”.
Mereka berharap, pemerintah provinsi meneruskan aspirasi ini ke pusat, khususnya Kementerian Perhubungan.
Hingga Kamis sore, aparat kepolisian masih berjaga di sejumlah titik, mengamankan jalur yang dilalui massa sopir.
Baca Juga: Terminal Mangkrak Disulap Jadi Markas Protes! Aksi Tolak ODOL Meledak di Banyuwangi!
Arus lalu lintas di sekitar kantor gubernur sempat melambat, namun tidak sampai lumpuh.
"Kami pastikan aksi tetap berjalan damai. Tujuan kami bukan anarki, tapi ingin didengar,” pungkas Angga.
Aksi GSJT ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pelaku lapangan di sektor logistik tidak bisa terus-menerus dibebani kebijakan yang dirancang sepihak.
Sopir pun menuntut agar pemerintah hadir bukan hanya sebagai regulator, tapi juga sebagai pelindung bagi mata rantai distribusi ekonomi nasional. (*)
Editor : Ali Sodiqin