RadarBanyuwangi.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan pada 20 Mei 2025. Ia menggantikan Suryo Utomo yang sebelumnya menduduki posisi strategis tersebut.
Penunjukan ini telah dikonfirmasi langsung oleh Bimo usai memenuhi panggilan dari Istana Kepresidenan Jakarta.
Dalam pernyataannya, Bimo menyampaikan bahwa ia menerima amanat besar dari Presiden untuk mereformasi sistem perpajakan nasional menjadi lebih akuntabel, berintegritas, dan independen.
Ia juga diberi tanggung jawab utama untuk mengamankan penerimaan negara demi mendukung berbagai program strategis pemerintahan.
Asal Usul dan Profil Singkat
Bimo Wijayanto lahir di Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 5 Juli 1977. Bimo dikenal luas sebagai sosok profesional yang berdedikasi tinggi dan menjunjung nilai integritas.
Latar Belakang Pendidikan yang Kuat
Bimo Wijayanto merupakan sosok birokrat sekaligus akademisi yang memiliki rekam jejak pendidikan mentereng:
- SMA Taruna Nusantara: Lulus tahun 1995
- Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Gadjah Mada (UGM): Lulus tahun 2000
- MBA, University of Queensland, Australia: Lulus tahun 2005
- Ph.D bidang Ekonomi, University of Canberra, Australia: Lulus tahun 2014
- Postdoctoral Fellowship, Duke University (Hadi Soesastro Prize): Tahun 2014
Bekal akademis ini menjadikan Bimo sebagai figur yang tidak hanya paham teori, namun juga piawai dalam merumuskan kebijakan publik yang berbasis data dan dampak ekonomi.
Pengalaman Profesional di Bidang Fiskal dan Investasi
Karier Bimo Wijayanto di sektor pemerintahan dan swasta menunjukkan konsistensi dalam bidang ekonomi, perpajakan, dan investasi.
Ia mengawali kariernya di Direktorat Jenderal Pajak sejak 2003 hingga 2010, dan pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Dampak Ekonomi Makro.
Selain itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai auditor di PricewaterhouseCoopers, serta menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (2015–2016).
Pada periode berikutnya, Bimo menduduki jabatan strategis di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Hingga akhirnya, ia menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.
Tidak hanya di sektor pemerintahan, Bimo juga dikenal sebagai Komisaris Independen PT Phapros Tbk, perusahaan farmasi anak usaha BUMN Kimia Farma, sejak 2022 dan kembali dipercaya untuk posisi tersebut pada 2024.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Sebagai Dirjen Pajak yang baru, tantangan yang dihadapi Bimo tidaklah ringan. Reformasi perpajakan di tengah dinamika ekonomi global dan domestik menuntut kepemimpinan yang tegas, progresif, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Penunjukan Bimo menandakan komitmen Presiden Prabowo untuk menempatkan figur teknokrat berintegritas dalam posisi strategis.
Harapannya, Bimo dapat mendorong pembenahan sistem perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat digitalisasi layanan perpajakan demi terciptanya sistem fiskal yang adil dan berkelanjutan. (*)
Editor : Lugas Rumpakaadi