RADARBANYUWANGI.ID - Rencana pengoperasian jasa pelayaran kapal cepat rute Banyuwangi-Denpasar yang dapat memangkas waktu perjalanan menjadi hanya 2,5 jam diharapkan menjadi terobosan dalam transportasi publik.
Namun, rencana ini tampaknya masih berada dalam tahap wacana, sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.
Koster menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan konkret mengenai kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pengoperasian kapal cepat tersebut.
"Itu (kapal cepat) baru wacana, masih akan dibahas oleh Kepala Dinas Perhubungan Bali, akan diatur kerjasama antar daerah," ujar Koster seperti dilansir dari Radar Bali, Rabu (9/4/2025).
Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, menyatakan bahwa jika rencana kapal cepat ini terwujud, hal itu akan berdampak positif terhadap kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) ke Bali.
"Dengan adanya kapal cepat, aksesibilitas wisatawan akan lebih mudah dan waktu tempuh yang lebih cepat akan meningkatkan jumlah kunjungan," ungkapnya.
Pemayun juga menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur seperti tol yang menghubungkan Banyuwangi dengan Bali akan semakin mempermudah akses wisatawan.
"Ini membantu dalam proses distribusi wisatawan domestik dan persebaran wisatawan," jelasnya.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, sangat menyambut baik proyek kapal cepat ini dan berharap agar rencana tersebut dapat segera direalisasikan.
Menurutnya, kapal cepat akan memberikan kemudahan bagi penumpang untuk mencapai tujuan dengan lebih cepat, sekaligus mengurangi risiko kemacetan di jalan.
Namun, Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada koordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar mengenai rencana tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi terkait kawasan Serangan yang berada di bawah pengelolaan Pemkot.
Dengan berbagai pendapat yang muncul, rencana kapal cepat Banyuwangi-Denpasar masih memerlukan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut antara kedua provinsi agar dapat terwujud dan memberikan manfaat bagi sektor pariwisata dan transportasi. (*)
Editor : Ali Sodiqin