RADARBANYUWANGI.ID - Di tengah harapan yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jurusan dan passion, banyak sarjana dan lulusan diploma di Indonesia yang terpaksa menghadapi kenyataan pahit.
Ironisnya, pendidikan yang mereka jalani tidak selalu sejalan dengan kebutuhan pasar kerja, menyebabkan banyak dari mereka berujung pada pekerjaan yang tidak sesuai, seperti sopir ojek online (ojol) atau asisten rumah tangga (ART).
Kondisi ini semakin diperburuk oleh maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor.
Data terbaru menunjukkan bahwa selama Januari hingga Februari 2025, jumlah PHK telah mencapai 40.000 orang.
Meskipun pemerintah mengklaim telah menyiapkan lapangan pekerjaan untuk korban PHK, banyak yang meragukan efektivitas langkah tersebut.
Kepala Bappenas baru-baru ini menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih penting daripada sekadar menciptakan lapangan pekerjaan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki prioritas yang lebih tinggi dan mendesak dibandingkan dengan penciptaan lapangan pekerjaan.
Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, pada Sabtu (22/3/2025).
Rachmat menjelaskan, “Jadi, kalau ada orang mengatakan kenapa musti kasih makan? Kenapa tidak kasih pekerjaan saja? Tidak akan tercapai untuk mengatasi persoalan ini," seperti yang dilansir dari Antara, Senin (24/3/2025) lalu.
Namun, pernyataan ini menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas pemerintah dalam menangani masalah pengangguran yang semakin meningkat.
Pasca dilanda PHK, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami penurunan yang signifikan.
Meskipun Menteri Ketenagakerjaan meminta masyarakat untuk tidak khawatir, banyak yang berpendapat bahwa anjloknya IHSG dapat berdampak negatif pada sektor investasi perusahaan, yang pada gilirannya mempengaruhi penciptaan lapangan kerja.
Kreator konten Raymond Chin menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, terutama di sektor manufaktur.
Ia berpendapat bahwa negara-negara maju memiliki kontribusi yang lebih besar dalam sektor ini, yang dapat menyerap tenaga kerja dengan keterampilan rendah dan membantu mereka untuk meningkatkan kemampuan.
“Cara paling gampang untuk menyerap warga-warga yang low skill adalah dengan memberikan kesempatan di sektor manufaktur, bukan hanya di sektor jasa,” ungkap Raymond Chin.
Senada dengan pendapat tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, juga menyerukan pemerintah untuk fokus pada pendidikan berbasis teknologi dan pertanian.
Ia menekankan pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, baik di dalam maupun luar negeri.
“Nah, itu juga yang kemudian kami sampaikan kepada Dikti, jangan lagi ngobral izin tapi lebih kepada kualitas. Ini yang harus dibenahi oleh pemerintah,” jelas Irma.
Irma juga menunjukkan keprihatinan terhadap fenomena tagar "kabur aja dulu" yang viral di media sosial, mencerminkan keputusasaan banyak orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ia menegaskan bahwa bekerja di luar negeri bukanlah solusi jika tidak memiliki keahlian yang cukup.
Dengan tantangan yang semakin kompleks di pasar kerja, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor industri menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar. (*)
Editor : Ali Sodiqin