RADARBANYUWANGI.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap banyaknya warga yang terjebak dalam pinjaman dengan bunga tinggi, khususnya dari praktik rentenir atau yang dikenal dengan istilah "bank emok".
Kunjungan Dedi Mulyadi ke Kabupaten Bekasi mengungkapkan keluhan warga mengenai masalah ini, di mana salah satu warga, Arwan, menceritakan pengalamannya.
"Istri yang pinjam Rp7 juta," ungkap Arwan, warga Kampung Gabus, Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara.
Ia menjelaskan bahwa bunga pinjaman di bank emok mencapai 20 persen, dan mereka juga harus membayar biaya administrasi kelompok sebesar Rp500 ribu, sehingga tidak menerima uang pinjaman secara utuh.
Arwan menambahkan bahwa tidak hanya keluarganya yang terjerat, tetapi banyak warga lain juga terpaksa meminjam uang di bank emok.
Tragisnya, ia mengungkapkan bahwa ada warga yang terlilit utang hingga meninggal dunia secara tidak wajar akibat tekanan dari pinjaman tersebut.
Syarat untuk meminjam di bank emok sangat mudah, hanya memerlukan fotokopi KTP dan KK.
"Pegawai bank emok biasanya datang ke rumah dan menawarkan pinjaman cepat," kata Arwan, yang menjelaskan mengapa banyak orang, terutama pedagang di Kali Sepak, memilih untuk meminjam dari rentenir.
Kepala Desa Srijaya, Canih Hermansyah, menambahkan bahwa beberapa warga bahkan mengalami stres dan terpaksa menjual rumah karena terjebak dalam utang dengan bunga tinggi.
"Tagihan setiap minggunya harus dibayar," ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa seringkali satu orang meminjam dari beberapa bank emok untuk membayar utang yang lain, menciptakan siklus utang yang sulit diputus.
Untuk mengatasi masalah ini, Canih bersama aparat dan LSM setempat telah meminta agar operasional bank emok dihentikan di wilayahnya.
Namun, masih ada warga yang terus meminjam secara sembunyi-sembunyi.
Gubernur Dedi Mulyadi mengusulkan agar warga memanfaatkan dana kas desa untuk meminjam uang, yang dinilai lebih aman dan tidak berbunga tinggi.
Namun, Canih mengungkapkan kesulitan dalam menagih pinjaman dari warga, mengingat pengalaman buruk saat ia menjabat sebagai ketua Koperasi Usaha Tani (KUT).
Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa pemerintah sebelumnya memiliki program dana Kabalarea dan PNPM Mandiri yang bertujuan untuk membantu masyarakat.
Namun, ia mencatat bahwa banyak pinjaman yang tidak terbayar, sehingga lebih baik fokus pada program infrastruktur.
"Pertanian harus tetap ada, anak-anaknya bisa bekerja di pabrik, tetapi tetap kembali ke rumah," tegas Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya keberlanjutan sektor pertanian di Jawa Barat.
Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah rentenir yang semakin meresahkan, serta mencari solusi yang lebih berkelanjutan bagi warga yang membutuhkan bantuan finansial. (*)
Editor : Ali Sodiqin