RadarBanyuwangi.id – Kesepakatan antara Pemkab Banyuwangi dan Dishub Jatim melepas penanda aset di Pantai Marina Boom mulai dijalankan, Jumat (22/11).
Dishub Jatim mengawali dengan melepas beberapa patok beton yang sebelumnya dipasang di sebelah timur lokasi penangkaran penyu.
Sejak pagi, beberapa pekerja mencabut patok yang sebelumnya terpasang berjajar mulai amfiteater ke arah timur.
Sebelumnya, patok-patok itu dipasang tak lama setelah BPKAD Banyuwangi memasang plang penanda aset di kawasan Pantai Boom.
”Sejak pagi sudah kami copot, tinggal menunggu pelepasan plang dari Pemkab Banyuwangi,” ujar Kasi Teknik Kepelabuhanan UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi Tri Wahyono.
Kabid Aset BPKAD Banyuwangi Ika Herdiana Friaresta menyatakan, saat ini tanah yang disengketakan masih dalam status quo.
Meski demikian, semua pihak tetap bisa beraktivitas di atas lahan sengketa tersebut. Aktivitas di pelabuhan rakyat (Pera) dan pengerukan pasir masih tetap berjalan.
Ditanya kapan pemkab akan mencopot plang, Ika menyatakan paling lambat Senin (25/11). Prinsipnya, pemkab menyepakati hasil hearing (dengar pendapat) dengan Dishub Jatim di kantor DPRD.
Saat ini pihaknya masih menunggu hasil pertemuan final antara dua pimpinan dari Pemkab Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur.
Sampai menunggu ada keputusan final, pemkab tidak akan mempermasalahkan kegiatan yang berlangsung di Pantai Boom yang sebelumnya diakui sebagai aset pemkab. ”Plang akan kami copot, mungkin hari Senin,” jelasnya.
Ika belum bisa memastikan kapan pertemuan antara para petinggi Pemprov dan Pemkab Banyuwangi berlangsung. Kemungkinan pertemuan akan dilakukan di Surabaya karena yang mengundang adalah Pemprov Jatim.
”Kami tidak tahu jadwalnya kapan. Yang berbicara sudah level pimpinan. Kami berharap hasilnya nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, sengketa lahan Pantai Marina Boom yang telah berlangsung selama tiga pekan mulai menemui titik terang.
Pascadengar pendapat (hearing) dengan Komisi I DPRD Banyuwangi pada Kamis (21/11), Pemkab Banyuwangi dan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur sepakat untuk mencopot plang dan patok yang mereka pasang. (fre/aif/c1)
Editor : Ali Sodiqin