RadarBanyuwangi.id – Gas elpiji subsidi ukuran 3 kg hanya diperuntukkan bagi kalangan masyarakat tidak mampu.
Namun, dalam operasi pasar di Taman Blambangan Senin (24/7), warga yang ikut mengantre berasal dari berbagai kalangan. Padahal, pihak restoran dan perhotelan dilarang menggunakan elpiji subsidi.
Melihat penyimpangan ini, Sekkab Mujiono meminta kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menyiapkan sanksi kepada pihak-pihak yang menyalahi aturan.
Baca Juga: Gas Elpiji Melon Hilang di Pasaran, Agen Sebut Ada Perubahan Aturan Pengiriman
Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat gas elpiji langka di pasaran. Penyebab kelangkaan sedang diinventarisasi oleh Pertamina agar distribusi tidak salah sasaran.
Pembelian dengan menunjukkan KTP cukup berpengaruh terhadap distribusi elpiji. Selain itu, faktor lain seperti pertumbuhan UMKM juga berpengaruh terhadap tingginya permintaan gas elpiji. Seiring tingginya permintaan elpiji, ke depan pihaknya akan meminta tambahan kuota ke Pertamina.
Baca Juga: Gegara Tabung Gas Elpiji Langka, Pemilik Warung di Gambiran Pilih Memasak Pakai Kayu Bakar
”Masyarakat jangan sampai panic buying, kami juga meminta TPID untuk mencari benang kusut di lapangan. Seperti laporan adanya beberapa usaha yang menggunakan elpiji subsidi,” kata Mujiono.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani ikut turun ke lapangan meninjau masalah kelangkaan gas elpiji. Orang nomor satu di Pemkab Banyuwangi itu itu ikut melihat antrean pembeli elpiji di Taman Blambangan dan depan Gedung Juang 45 kemarin siang. Ipuk menyapa sejumlah warga yang sedang menunggu giliran mengambil kupon elpiji.
”Saya minta dinas terkait segera melakukan sidak di beberapa titik sekaligus berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan penggunaan gas elpiji subsidi tidak salah sasaran,” pintanya. (fre/aif/c1)
Editor : Ali Sodiqin