RADAR BANYUWANGI - Lagi, kinerja Pemkab Banyuwangi mendapat apresiasi. Kali ini datangnya dari Kemendagri. Bukan hanya piala yang diterimakan kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, di Bali Nusa Dua Convention Centre, Jumat (28/8/26). Tapi juga hadiah super spesial. Yakni 300 unit bedah rumah!
Hadiah ratusan rumah itu nyambung dengan prestasi yang diukir kota The Sunrise of Java. Banyuwangi menyabet penghargaan Terbaik Nasional dalam implementasi Program 3 Juta Rumah. Program pemerintah pusat itu menekankan tiga hal: memperluas akses hunian layak, aman, dan terjangkau oleh masyarakat. Terutama kelompok masyarakat kurang mampu. Kelompok MBR. Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Tak mudah merealisasikan tiga hal itu dalam bentuk program. Maka tak heran bila tim penilai dari pusat menekankan pada proses. Dimulai dari ketepatan kebijakan lokal. Lalu seperti apa komitmen percepatan penyediaan perumahannya. Peduli pada tata kelola permukiman yang sehat apa tidak. Dan, adakah terobosan inovatif yang (di antaranya) mampu menggerakkan kolaborasi multi-pihak di lapangan.
Indikator-indikator seperti itu Banyuwangi banget. Sudah satu dasawarsa lebih Kota Gandrung Banyuwangi melakukannya. Bersama swasta dan lembaga sosial seperti Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Banyuwangi, pemkab membedah banyak rumah warga miskin. Terutama yang masih berlantai tanah dan berdinding gedhek bambu. Termasuk yang reyot. Dibuat tegak berdiri lagi.
Baznas Banyuwangi sudah lama punya program Bedah Rumah. Ketika saya masih jadi ketua, saat itu, Baznas selalu ‘bersaing’ dengan pemkab, kelompok perbankan, dan perusahaan swasta. Persaingan yang baik, tentunya. Hingga sering menyatu dalam kolaborasi membedah rumah warga kurang mampu. Tandang barenglah.
Entah sudah berapa rumah yang dibedah. Tak terhitung, pastinya. Menengok data dari dinas terkait, per medio 2019 saja hingga 2026 total rumah tidak layak huni (RTLH) yang dibedah sebanyak 6.434 unit. Ribuan RTLH itu tersebar di berbagai pelosok desa di Banyuwangi. Mulai Wongsorejo hingga Tegaldlimo. Dari Muncar sampai Kalibaru.
Hal positif itu sudah menjadi sebuah gerakan. Gerakan menolong rakyat tidak mampu agar bisa tinggal di rumah lebih layak. Gerakan yang asyik. “Kunci sukses gerakan itu ada pada semangat gotong royong. Pemkab merangkul dunia usaha lewat CSR (Corporate Social Responsibility), komunitas sosial (Baznas, salah satunya), hingga keterlibatan aktif ASN lewat gerakan Banyuwangi Berbagi. Sinergi ini yang menggerakkan pemugaran ratusan RTLH tiap tahun,” ujar Ipuk, dilansir Jawa Pos Radar Banyuwangi (30/8/26).
Hadiah berupa insentif 300 unit bedah rumah itu sangat fantastis. Sebanding dengan prestasi yang telah diukir Banyuwangi. Insentif 300 unit bedah rumah itu senilai Rp 6 miliar. Rinciannya, setiap rumah warga pra-sejahtera mendapatkan alokasi biaya renovasi sebesar Rp 20 juta. Berdasar pengalaman di lapangan saat bersama Baznas dulu, anggaran sebesar itu bisa menyulap rumah warga kurang mampu menjadi bak istana. Pasti penerimanya akan sangat bahagia.
Sambil membayangkan kebahagiaan para calon penerimanya, muncul pertanyaan: kenapa baru sekarang penghargaan plus hadiah besar itu diberikan kepada Pemkab Banyuwangi. Tidak mudah menjawabnya. Kita hanya bisa mengira-ira.
Misalnya, wa ba’du, selama ini masih ada daerah lain yang lebih bagus dalam membantu perbaikan rumah warga miskinnya. Tapi jawaban itu dengan mudah bisa dipatahkan dengan kalimat; “Ah, masak iya. Sebutkan daerah mana yang punya program lebih bagus dari Banyuwangi itu!”
Alternatif pertanyaan-jawaban kedua terkait proses penilaian. Boleh jadi sudah lama, sebenarnya, pemerintah pusat mengamati program bedah rumah yang dilakukan pemkab Banyuwangi. Amatan yang membutuhkan waktu panjang adalah menelusurinya dengan pertanyaan: adakah kebijakan khusus bedah rumah yang dibuat Pemkab Banyuwangi. Rumah milik siapa dan seperti apa kondisinya yang dibedah. Bagaimana dengan konsistensinya. Melibatkan –merangkul– siapa saja dalam menjalankan programnya. Itu pertanyaan-pertanyaan lumrah. Biasa dilakukan dalam penilaian terkait kebijakan. Terutama kebijakan dalam dunia birokrasi.
Pertanyaan terakhir, jangan-jangan pemberian penghargaan berbonus insentif 300 unit bedah rumah itu merupakan program pertama pemerintah pusat. C.q. Kemendagri. Jangan-jangan pula, justru program hadiah 300 rumah untuk dibedah itu dibuat setelah terinspirasi dari program bedah rumah model Banyuwangi.
Tiga pertanyaan itu sama-sama penting. Sama pentingnya dengan semangat terus menggelorakan Tandang Bareng mengistanakan rumah tidak layak huni milik warga pra-sejahtera. Dan tidak lupa memekikkan “man jadda wajada!’’ (Pekolom Banyuwangi)
Editor : Ali Sodiqin