RADARBANYUWANGI.ID - Peternak tersukses saat ini tidak beternak sapi. Tapi yang mengembangkan ternak gubyab (bahasa Oseng, artinya hoaks). Sapi, kambing, ayam, dan hewan lainnya butuh waktu untuk pertumbuhan. Tidak dengan gubyab. Hari ini diternak, hari ini juga langsung besar. Membiak. Menyebar ke seluruh jagat.
Maka, hoaks tak ada matinya. Dibasmi satu malah lahir seribu hoaks baru. Dari kandang yang sama bisa lahir beraneka hoaks. Meski kadang, isinya sama tapi sengaja ditampilkan dalam wajah dan kemasan yang beda.
Hingga kini, belum ada formula yang mujarab untuk memberantas hoaks. Peternakan gubyab masih berkibar. Meski sudah berulang-ulang dicoba.
Hasilnya selalu sama: belum memuaskan. Malah kedodoran iya. Semakin dilawan, peternak gubyab langsung melepaskan ternak hoaksnya yang lebih tangguh.
Sampai akhirnya banyak yang putus asa. Membantah hoaks satu per satu sangat menguras tenaga. Bahkan, membuang-buang waktu belaka.
Maka, strategi baru sangat dibutuhkan. Langkah yang diambil Pemerintah Inggris bisa dijadikan praktik baik. Dari pada menghabiskan energi memerangi hoaks, Pemerintah United Kingdom memilih membangun ketahanan informasi.
Hal itu dikonfirmasi langsung oleh staf komunikasi Government Communication Service (GCS) Pemerintah Inggris di kantor kabinet di jantung pemerintahan Inggris di London (27/1/26).
Dilansir Kompas (30/1/26), dalam dokumen RESIST 3, Pemerintah Inggris menegaskan bahwa penanganan ancaman informasi tidak diarahkan pada pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Kita tahu, kebebasan berpendapat dan berekspresi itu, selama ini, menjadi alibi para peternak hoaks. Mereka selalu berlindung di balik ketiak dua kebebasan tersebut. Mereka koar-koar, kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak bisa/boleh dibatas-batasi.
RESIST (Resilience to Information Threats) 3 menegaskan, pemerintah Inggris Raya tidak merespons semua apa yang disebut MDM (Misinformasi, Disinformasi, dan Malinformasi). Sebaliknya, respons negara di sana difokuskan pada kasus dengan dampak nyata.
Terutama yang mengancam keselamatan publik dan keamanan nasional. Pemerintah negara kerajaan itu juga mewaspadai efek balik.
Yakni ketika bantahan yang dilakukan pemerintah justru memperkuat keyakinan kelompok tertentu. Dalam posisi seperti itu, secara tidak langsung, pemerintah bisa dibilang kalah.
Penting dicatat: dalam penyebaran informasi, pemerintah lebih dulu harus memastikan bahwa informasi yang disebar tidak punya dampak buruk terhadap warga!
Begitu kata Helena Rea, mahasiswa pascasarjana Indonesia yang memelajari psikologi politik dan misinformasi, dikutip Kompas (30/1/26).
Meski hanya beda awalan, misinformasi dan disinformasi itu tidak sama. Bedanya terletak pada mens rea-nya. Misinfromasi merujuk pada informasi yang keliru dan disebarkan tanpa niat menyesatkan.
Sementara disinformasi disebarkan dengan niat menipu. Namun masih berada dalam ranah kebebasan berekspresi.
Bagaimana dengan Kita
Kini, kita hidup dalam kepungan misinformasi dan disinformasi. Lalu, apa yang sudah kita lakukan. Sudahkah kita mendeteksinya secara benar. Lalu seperti apa solusi-solusi yang kita siapkan.
Sebagai senjata untuk melawan kedua “musuh” besar bernama misinformasi dan disinformasi yang bermetamorfosa menjadi gubyab bin hoaks.
Ruang digital menjadi arena utama peredaran narasi. Narasinya dikemas dalam konten yang baik maupun sebaliknya: menipu, palsu, hingga “jorok”. AI (akal buatan) sangat membantu dalam memalsukan situs jurnalistik arus utama.
Good news yang ada di media arus utama dengan mudahnya dipalsu menjadi bad news. Hanya dalam sekian detik. Menggunakan AI. Dan, itu terus berlangsung. Hingga kini.
Maka, tidak mengherankan bila tingkat kepercayaan publik terhadap institusi arus utama—pemerintah, politisi, dan bahkan media—terus tergerus.
Di Inggris sana, CGS melaporkan tingkat kepercayaan publik kepada Menteri, politisi, dan wartawan tinggal 20-25 persen! Sangat rendah. Sangat mengkhawatirkan. Sangat menyedihkan.
Bagaimana dengan di sini: Indonesia. Seperti apa datanya. Pemerintah, kalau sudah melakukan penelitian, harus mengungkapnya.
Agar para pihak terkait tahu. Seperti apa model operasinya. Yang pernah saya baca, AI kini meningkatkan ancaman informasi dalam tiga aspek utama: skala, kecepatan, dan biaya.
Produksi konten yang sebelumnya membutuhkan banyak tenaga manusia, kini dapat dilakukan secara otomatis. Dan, masif!
Wa ba’du. Bagaimanapun dan apa pun alasannya, gubyab bin hoaks harus ditangkal. Entah diproduksi secara konvensional maupun menggunakan AI. Sebab, dampaknya sangat mengerikan. Bisa mengancam ketenteraman publik.
Bahkan merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Terutama masyarakat yang tinggal di daerah, seperti Banyuwangi. Keterbatasan pengetahuan membuat orang yang tinggal di daerah menjadi sasaran empuk serangan gubyab bin hoaks.
Namun, tetap harus disadari bahwa menangkal gubyab bin hoaks tak selalu digunakan sebagai alasan untuk membungkam kebebasan bersuara. Itu harus dicatat dengan baris bawah tebal.
Agar tidak salah langkah. Dan, malah menimbulkan masalah. Sebab, tindakan represif justru akan membuat masyarakat malah rapuh berhadapan dengan tsunami informasi.
Kita harus kuat. Masyarakat harus digdaya. Terus bergandengan tangan. Menjaga agar good news tetap good news.
Tidak dipalsukan menjadi bad news. Menggunakan cara konven atau pun pakai jasa dukun AI. Selamat Hari Pers 2026! (Pekolom Banyuwangi)
Editor : Ali Sodiqin