INI masih soal efisiensi. Kali ini kalangan perhotelan yang mbengok. Sebab, banyak hotel kolaps di kuartal I 2025. Sejak adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Inpres itu diterbitkan pada 22 Januari 2025. Isinya tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Apa hubungan antara okupansi hotel dan Inpres efisiensi? PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) menjawabnya dengan tegas: konsumen utama perhotelan adalah pemerintah. ”Selama ini pengusaha hotel itu menambah kamar karena mengikuti pasar, dan pasar itu kebetulan datang dari pemerintah,” ujar Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani, seperti dilansir Jawa Pos (9/4/25).
Hariyadi menambahkan, kontribusi belanja pemerintah terhadap tingkat keterisian kamar hotel sangat besar. Mencapai 40 persen. Secara nasional. Bahkan, di luar Jawa pangsa pasarnya bisa sampai 70 persen.
Karenanya, ketika pemerintah melakukan efisiensi belanja tanpa perencanaan transisi, industri hotel langsung terpukul. Bahkan, KO. ”Yang terjadi di kuartal pertama ini bukan hanya pemotongan, tapi benar-benar nihil kegiatan. Itu yang membuat hotel collapse,” tegas Hariyadi.
Data bicara. Dibeber oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada Februari 2025 mengalami penurunan. Baik dibandingkan secara tahunan (year on year/y-o-y) maupun bulanan (month to month/m-t-m). ”TPK hotel bintang pada Februari 2025 mencapai 47,21 persen, atau turun 2,24 persen poin bila dibandingkan Februari 2024 (y-o-y). Serta turun 1,17 persen poin dibandingkan dengan Januari 2025 (m-t-m),” papar Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah di Jakarta (8/4/25) dan seperti dirilis Jawa Pos (9/4/25).
Pemerintah menyarankan agar pelaku usaha hotel untuk berinovasi. Mencari pangsa pasar lain. Guna menyiasati penurunan okupansi. PHRI menjawab saran itu dengan kritikan. Saran itu dianggap sebagai bentuk pelimpahan tanggung jawab sepihak. Tidak mencerminkan realitas lapangan. Sebab, kata Hariyadi, pertumbuhan sektor perhotelan selama ini justru mengikuti permintaan dari pemerintah sebagai konsumen utama.
Pernyataan ketua PHRI itu tidak salah. Pelanggan hotel di Banyuwangi, misalnya, selama ini 40–70 persen dari kalangan pemerintah. Itu tak lepas dari fokus arah pembangunan pemerintah kabupaten Banyuwangi. Yakni, pariwisata. Bukan industri. Meski sangat mungkin Bumi Blambangan dikembangkan menjadi kota industri. Di Banyuwangi ada sejumlah pabrik besar. Dengan market ekspor. Terutama pabrik-pabrik produsen hasil laut.
Pembangunan pariwisata Kota Gandrung sangat sukses. Dalam 15 tahun terakhir. Bahkan, boleh dibilang, terbaik secara nasional. Itu bisa dilihat dari terus meningkatnya angka kunjungan ke Banyuwangi. Yang terus tumbuh dari tahun ke tahun.
Tapi, sebenarnya, bukan hanya sektor pariwisata pengungkit pertumbuhan okupansi hotel di kota the Sunrise of Java. Banyuwangi juga menjadi jujukan studi pintar pemkab dan pemkot se-Indonesia. Bahkan, hampir kementerian dan kantor lembaga/instansi dari pemerintah pusat juga belajar ke Banyuwangi. Belajar tentang banyak hal. Terutama bagaimana Banyuwangi mengembangkan birokrasinya menjadi efektif dan produktif. Sehingga, sukses menyapu bersih semua penghargaan nasional bidang administrasi sampai kreativitas.
Para tamu dari kalangan pemerintahan selama ini datang ke Banyuwangi dalam rombongan besar. Bukan hanya pucuk pimpinannya. Pernah suatu ketika, ada rombongan dari salah satu kabupaten di Sumatra. Mereka melakukan studi pintar. Bupati dan sekdanya ”boyongan” ke Banyuwangi. Bupati mengajak tidak hanya para pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah). Melainkan seluruh kepala desa di wilayahnya. Sejumlah kabupaten dan kota yang lain juga begitu.
Bahkan, Mahkamah Agung menggelar rapat di Bumi Blambangan. Bersama para hakim dari seluruh Indonesia. Pun kementerian dan lembaga pemerintah yang lain. Rombongan besar itu menginap di hotel-hotel berbintang. Sebab, SPJ-nya memang menginap di hotel bintang.
Banyaknya rombongan dari kalangan birokrasi membuat angka keterisian kamar hotel di kota Seribu Prestasi Banyuwangi selalu tinggi. Di kala okupansi hotel di tempat lain sedang turun. Termasuk di kuartal I 2025 ini. Saat pengusaha hotel di beberapa daerah mengeluh akibat menurunnya pelanggan, hotel-hotel di Banyuwangi masih dijubeli tamu.
Namun, wa ba’du, kalangan pengusaha hotel di Banyuwangi tetap harus waspada. Inpres efisiensi pelan tapi pasti akan menggerus angka perjalanan dinas para ASN. Baik di pemerintahan tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga pusat. Presiden Prabowo sudah memberi peringatan agar semua birokrasinya mengurangi kebiasaan-kebiasaan rapat. Dari 10 kali, misalnya, dibuat hanya 3–5 kali. Pun kebiasaan studi pintar, seminar, dan workshop. Apalagi, pergi ke luar negeri.
Kondisi tersebut tentu harus direspons dengan bijaksana. Tidak perlu marah-marah. Seperti saran pemerintah. Kalangan perhotelan harus segera melakukan inovasi. Jangan lagi hanya mengandalkan tamu dari kalangan pemerintahan. Inovasi yang bisa dilakukan, di antaranya, menggelar event yang bisa mendatangkan peserta sekaligus tamu hotelnya.
Menghidupkan kegiatan MICE (meetings, incentives, conventions, and exhibitions), misalnya. Bukan hanya terkait pengembangan destinasi pariwisata. Tapi, juga bisa mengangkat tema-tema lain. Sesuai dengan isu-isu yang sedang hot. Baik lokal, nasional, maupun global.
Inovasi lain yang bisa dikerjakan juga oleh manajemen hotel adalah menggelar event budaya. Boleh jadi, event dalam Banyuwangi Festival 2025 akan berkurang. Seiring refocusing akibat efisiensi anggaran. Event-event yang kena efisiensi bisa digelar oleh kalangan hotel. Baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan beberapa hotel.
Sudah saatnya pengusaha hotel memberi insentif kepada para seniman. Selama ini, para seniman Banyuwangi punya andil besar dalam meningkatkan angka hunian kamar hotel. Yakni, lewat event-event seni-budaya yang digelarnya bersama pemkab. Dan, setahu saya, mereka belum pernah mendapat ”sesuatu” dari pihak hotel. Maka, sudah saatnya pengusaha hotel membalas budi kepada para seniman.(*)
*) Pekolom Banyuwangi
Editor : Ali Sodiqin