SETELAH dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, pada 20 Februari 2025. Sepulang dari retret sepekan (21–28 Februari 2025) di markas Akmil Magelang. Tantangan berat sudah menyambut para kepala daerah pemenang pilkada serentak 2024.
Tantangan itu berupa instruksi langsung dari presiden. Inpresnya memang hanya satu kata. Tapi isinya sangat menakutkan: efisiensi! Ya, instruksi itu berlaku untuk semua lapisan birokrasi. Mulai dari pusat sampai ke daerah. Kementerian dan lembaga negara, pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota. Semua terkena. Menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota harus patuh. Wajib menjalankannya. Mereka pun harus peras otak. Menerjemahkan Inpres Prabowo.
Ada yang menerjemahkan efisiensi sama dengan refocusing. Seperti saat pandemi Covid-19, beberapa tahun lalu. Di mana semua anggaran pembangunan difokuskan untuk mengatasi covid. Akibatnya, banyak program yang mandek. Terpaksa tidak dijalankan. Atau, ditunda sementara. Baik di pusat maupun di daerah. Semua dananya dialihkan. Khusus untuk mengatasi bencana nasional pandemi covid.
Berbagai cara dilakukan untuk efisiensi. Salah satunya melakukan rasionalisasi anggaran. Mengalkulasi ulang anggaran program yang sudah disusun rapi. Terutama program yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat. Baik melaui DAK (Dana Alokasi Khusus) maupun DAU (Dana Alokasi Umum). Dua mata anggaran pusat untuk semua daerah terpangkas habis-habisan. Akibat efisiensi. Mengerikan!
Banyuwangi juga mengalami dampak efisiensi pemerintah pusat. Sembilan proyek perbaikan jalan di awal 2025 tidak bisa dilaksanakan. Akibat dana DAK Rp 57 miliar sekian dari pusat tidak cair. Disetop. Terkena program efisiensi.
Daerah lain juga bernasib sama. mengalami kesulitan yang sama. Sebab, mereka juga harus melakukan efisiensi anggaran daerahnya. Anggaran APBD-nya. Sesuai inpres. Dan, itu tidak mudah. Meski tidak sulit-sulit amat. Hanya dibutuhkan kerja keras dan cermat. Terutama memilah dan memilih program-program yang menjadi superprioritas. Minimal program prioritas. Program yang biasa-biasa (tidak masuk skala prioritas) kudu ditunda dulu. Anggaran dari program-program yang ditunda itu lantas digunakan membiayai program superioritas dan perioritas. Terutama untuk mengganti anggaran program pembangunan yang sudah telanjur dianggarkan menggunakan DAU-DAK.
Dibutuhkan tim yang solid untuk mengtasai dampak inpres esfisiensi. Supertim yang punya kemampuan terbaik dalam hal menyusun program sekaligus alokasi anggarannya. Tim yang mau bekerja keras. Tapi tidak keluar dari orkestrasi yang dipimpin langsung oleh pimpinan tertingginya: bupati dan wakilnya.
Supertim tidak lahir begitu saja. Supertim tidak bisa diciptakan secara simsalabim. Melainkan melalui proses panjang. Setahun, minimal. Sebab, supertim harus punya satu jiwa, satu tujuan, dan loyalitas tinggi. Mereka harus punya jiwa mengabdi kepada daerah. Punya tujuan kuat membangun daerah. Dan, loyalitas kepada pimpinannya tidak perlu diragukan.
Beruntung bagi Banyuwangi. Bupatinya, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, sudah punya pengalaman memimpin kota berjuluk the Sunrise of Java itu. Dalam masa jabatan pertamanya. Pada masa jabatan keduanya sekarang, Bupati Ipuk didampingi Mujiono. Wakil bupati baru, tapi sesungguhnya orang lama. Sebelum maju bersama Ipuk, Mujiono adalah sekretaris daerah Kabupaten Banyuwangi.
Boleh dibilang, duet Ipuk-Muji sudah padu. Kompak dalam menjalankan roda pemerintahan Bumi Blambangan. Ipuk memimpin roda pemerintahan. Muji membawahi para ASN. Jadi, mereka seperti botol ketemu tutupnya. Seperti kendang dan kulitnya.
Bukan hanya itu. Selama sekitar empat tahun terakhir mereka berhasil membangun Kota Gandrung menjadi seperti sekarang. Ipuk menjalankan program-program pembangunan. Muji mengondisikan kekompakan para pegawai pemerintah Banyuwangi.
Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Ipuk dibantu oleh supertim. Kinerja mereka sudah teruji. Bukan hanya selama empat tahun terakhir. Tapi sejak Banyuwangi masih dipimpin oleh Bupati Abdullah Azwar Anas, 14 tahun silam.
Maka, pasangan Ipuk-Muji yang sudah klik sejak sebelum resmi menjadi bupati-wakil bupati dan didukung supertim yang hebat, insya Allah mereka mampu membawa Banyuwangi lebih maju ke depan. Meski, sekali lagi, mereka harus lulus dari ujian berat bernama inpres efisiensi.
Wa ba’du. Masyarakat Banyuwangi, baik pemilih 01 maupun 02 saat pilkada lalu, patut bersyukur. Sebab, di masa sulit akibat inpres efisiensi Banyuwangi dikaruniai bupati-wakil bupati yang sudah klik. Mereka bisa langsung gaspol. Tancap gas pakai gigi empat. Melayani masyarakat. Lewat program-program yang sudah disusunnya. Baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Saya tutup tulisan ini dengan rasa penasaran. Rasa ingin tahu tentang apa yang dilakukan oleh bupati nonpetahana hasil Pilkada 2024. Kiat apa saja yang disiapkannya menyikapi Inpres efisiensi. Sebagai orang baru mereka kan belum atau tidak punya supertim. Pakai tim dari bupati sebelumnya, pasti ada rasa bagaimana gitu….
*) Pekolom Banyuwangi
Editor : Ali Sodiqin