PRESIDEN Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi agar pemerintah (pusat sampai daerah) melakukan efisiensi. Untuk apa?
Masih gerambyang. Simpang siur. Tak ada penjelasan gamblang. Setidaknya ketika tulisan ini dibuat. Yang muncul malah kasak-kusuk. Malah ada yang main tebak-tebakan. Misal, berarti selama ini pemerintah boros. Banyak anggaran bocor. Muspro. Terlalu royal. Ugal-ugalan. Digunakan untuk hal-hal tidak terlalu penting. Seperti banyak dijadikan contoh: rapat koordinasi membahas mengentaskan kemiskinan di hotel berbintang. Santapan menunya sangat mewah dan lezat. Orang miskin yang sedang dibahasnya tak akan pernah bisa menikmatinya. Sampai mati sekalipun.
Kecuali dalam mimpi. Mimpin itu pun sebuah kebetulan.
Juga ada yang bilang dana hasil efisiensi dipakai untuk menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo: MBG (Makan Bergizi Gratis). Belakangan beredar informasi lebih sadis: dana kumpulan hasil efisiensi anggaran dijadikan modal Danantara. Sekadar informasi, Presiden Prabowo resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Di Istana Negara. Apakah benar dana hasil efisiensi anggaran dikelola dakan Danantara. Tak ada penjelasan yang terang soal itu.
Ah, tak usah kita pusing memikirkannya. Biarlah itu diurusi oleh ahlinya. Seraya berdoa: semoga yang mengurusinya amanah. Siapapun. Sebaiknya kita fokus ke hal lain. Yang langsung bersentuhan dengan kita. Lebih tepatnya, soal akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat kepada daerah.
Seperti apa dampaknya. Seberapa besar pengaruhnya. Sementara lumayan. Tapi, kemungkinan akan semakin menyesakkan. Bisa mengganggu banyak program pembangunan di daerah. Kali ini saya beri contoh di dua lokus saja. Yakni di Banyuwangi dan Jawa Timur.
Bagi kota The Sunrise of Java Banyuwangi, efisiensi anggaran pemerintah pusat memberi konsekuensi yang lumayan mengganggu: sembilan ruas jalan batal dibangun!
Pemkab Banyuwangi terpaksa menunda rencana pembangunan ruas jalan di sekitar Pantai Lampon, Kecamatan Pesanggaran. Harapan masyarakat sekitar Pantai Lampon bisa menikmati akses jalan mulus tahun ini buyar. Harus tertunda. Akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.
Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat mengakibatkan pembatalan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 59 miliar yang sediakan digelontorkan kepada Pemkab Banyuwangi. Padahal, pemkab sudah menyiapkan segala kebutuhan teknis dan administratif untuk sembilan proyek perbangunan jalan. ‘’Namun, dengan dibatalkannya DAK, kami tidak memiliki opsi lain selain menunda rencana pembangunan,” papar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (PU-CKPP) Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono kepada wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, beberapa waktu lalu.
Celakanyanya, efisiensi anggaran ala pemerintah pusat itu berdampak serius pada salah satu prioritas program Pemkab Banyuwangi tahun 2025. Yakni, pembangunan sembilan ruas jalan! Proyek tersebut, lanjut Yayan—sapaan karib Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, dirancang untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Juga memperlancar distribusi logistik. Serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sembilan ruas jalan yang masuk daftar prioritas tersebar di beberapa kecamatan strategis. Diantaranya, akses menuju destinasi wisata populer, kawasan pertanian produktif, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur itu diharapkan bisa menjadi katalisator bagi peningkatan mobilitas warga. Dengan begitu akan terjadi percepatan distribusi hasil pertanian. Selain itu juga berdampak pada pengembangan produk UMKM. Yang menjadi tulang punggung ekonomi Banyuwangi.
Selain akses jalan di Pantai Lampon, pembangunan yang dibatalkan jalan di Pekulo, Sukomaju, Parijatah, dan lain-lain. Padahal, semua proyek itu sudah dilelang. Dan, sudah ada pemenangnya. Cilaka 12, bukan!
Bukan hanya proyek infrastruktur di Bumi Blambangan yang terdampak efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Proyek perbaikan dan peningkatan jalan provinsi di dua kabupaten/kota di Jawa Timur juga bernasib sama. Terpaksa ditunda. Dua proyek strategis itu berada di Bojonegoro dan Surabaya. Penyebabnya sama dengan yang dialami Kota Gandrung Banyuwangi. Alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat dibatalkan. ‘’Karena efisiensi, alokasi DAK dan DAU untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan di dua daerah ini tidak direalisasi,’’ papar Kepala Seksi Pembangunan Jalan Dinas PU Bina Marga Jatim Ahmad Faathir Wicaksono (JP, 5/3).
Paket pekerjaan yang tidak jadi direalisasikan, lanjut Faathir, berupa paket peningkatan jalan dan pemeliharaan berkala. Di Bojonegoro awalnya disiapkan paket pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan jalan provinsi senilai Rp 16 miliar. Sedangkan di wilayah Surabaya sebelumnya dialokasikan dana Rp 31 miliar untuk paket serupa.
Wa ba’du. Pembatalan anggaran DAK disebutkan sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran. Konon, itu dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Namun, kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap rencana pembangunan di daerah. Termasuk di Banyuwangi.
Hingga kini, di saat efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat tak kunjung jelas. Terutama tujuan dan peruntukan dana hasil efisiensinya. Dampak yang ditimbulkan justru langsung dirasakan oleh daerah. Sejumlah proyek strategis di daerah terpaksa harus dihentikan. Tersebab anggaran DAK dan DAU dari pemerintah pusat dihentikan. Ketika proyek daerah berhenti, rakyat jua yang dirugikan. Efisiensi membawa sengsara. (*)
*) Pekolom Banyuwangi
Editor : Ali Sodiqin