MEMBACA fenomena yang muncul mutakhir ini, tampaknya Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 tidak mengalami kemajuan.
Dibandingkan dengan pilpres sebelumnya. Ada tiga fenomena yang gejala dan kemunculannya tidak lagi mirip. Tapi sama persis. Apa saja?
***
Saya sangat mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempercepat tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Yakni, pada 19–25 Oktober 2023. Sementara penetapan pasangan capres dan cawapres akan dilakukan pada 13 November.
Bagi saya, makin cepat pendaftaran capres-cawapres semakin baik. Sebab, itu bisa mereduksi ”dosa bahasa” yang terus terjadi selama ini. Yakni, tentang penggunaan istilah capres-cawapres.
Dari perspektif bahasa, sebelum disahkan oleh KPU sebagai pasangan calon pada 13 November, penyebutan capres dan cawapres hanyalah klaim sepihak.
Falidzalik (karena itu), semestinya tidak boleh ada pihak yang menyebut (dan disebut) sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.
Jangankan disebut capres dan cawapres, disebut sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden (bacapres-bacawapres) saja mereka belum layak.
Apa pasal? Sebab, dua sebutan itu baru bisa digunakan setelah mereka resmi mendaftar sebagai calon peserta pilpres 19–25 Oktober 2023.
Lalu apa sebutan yang tepat untuk Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Abdul Muhaimin Iskandar?
Panggil saja mereka dengan sebutan babacapres (bakal bakal calon presiden) dan babacawapres (bakal bakal calon wakil presiden). Terdengar aneh, memang. Tapi, itulah faktanya.
Status mereka hingga detik ini memang masih sebatas ”bakal bakal calon”. Belum ”bakal calon”. Apalagi ”calon”. Sebab, nama mereka belum terdaftar secara resmi di form pendaftaran KPU.
Jadi, sekali lagi dari sudut pandang bahasa, hingga kini sampai dibukanya pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon presiden oleh KPU, seyogianya dimafhumi belum ada yang namanya capres dan cawapres!
Sama seperti pada pilpres sebelumnya (2014 dan 2019), Sebutan capres-cawapres sudah beredar begitu masif di tengah masyarakat.
Diapungkan oleh para pejabat partai sampai pejabat pemerintah. Politikus dan tim sukses juga tak ketinggalan. Pun media arus utama (koran, majalah, televisi, radio) hingga media sosial.
Anehnya, mereka tidak merasa risi meski telah melakukan kesalahan berbahasa. Fenomena tersebut menjadi petunjuk penting, betapa masih rendahnya kesadaran kita dalam berbahasa nasional yang baik dan benar.
***
Seperti pada pilpres sebelumnya, elite politik bukan hanya mendominasi. Mereka juga sudah sampai pada taraf memonopoli wacana pilpres.
Seakan-akan merekalah pemilik republik ini. Hanya mereka yang boleh menentukan kandidat presiden dan wakil presiden.
Guna mencapai tujuan itu, mereka tak malu bermain drama politik. Membuat skenario sekaligus menjadi pemainnya.
Sementara rakyat sebagai pemilik hak suara dianggap sebagai penonton yang, maaf, bodoh. Awam politik. Buta politik. Bahkan, apolitik. Tak ada ruang bagi calon pemilih untuk menyampaikan aspirasi tentang kriteria dan sosok calon pemimpin seperti apa yang diharapkannya.
Drama politik yang dipertontonkan para elite parpol sangat naif. Safari ke sana kemari. Mencari pasangan koalisi. Ketemu. Berjodoh. Koar-koar ke publik.
Sebagai pasangan intim. Runtang-runtung seperti muda-mudi dimabuk asmara. Saling melempar pujian setinggi langit. Gak tahunya bubar di tengah jalan. Karena terlalu besar syahwat kekuasaannya, ia kepincut pasangan baru.
Yang langsung memberikan maskawin idamannya sejak lama. Bukan sekadar janji ”menggantung” yang ditunggu-tunggu dari pasangan sebelumnya.
Drama politik yang dimainkan juga dilengkapi bumbu-bumbu pengingkaran. Tepatnya, ada salah satu parpol merasa diingkari oleh pasangan koalisinya.
Sebab, ia ditinggal geledak. Tidak diajak rembugan ketika pasangan koalisinya secara mendadak meminang pasangan lain.
Yang menyakitkan, pasangan itu langsung diberi kursi emas. Padahal, kursi emas itu sangat diidamkannya sejak bersedia menjadi koalisi.
Dari sisi cerita, drama politik yang ditampilkan oleh para elite politik itu cukup menarik. Konfliknya yang muncul tiba-tiba, sangat mengejutkan.
Sebagai penonton, rakyat tidak menduga sama sekali. Termasuk pasangan koalisinya yang akhirnya merajuk. Dan, langsung menyatakan talak tiga.
Sebagai tontotan, drama yang dilakonkan para elite politik itu menarik. Namun, tidak sebagai tuntutan. Tidak sepatutnya ”konflik” perburuan kekuasaan dipamerkan di hadapan rakyat.
Hal itu bisa memicu apatisme masyarakat terhadap Pilpres 2024. Rakyat menilai pejabat elite tidak memberikan teladan yang baik.
Tidak ada keterkaitan antara hal yang dibahas dalam ranah publik oleh pejabat/elite politik dan agenda atau harapan masyarakat. Hari-hari ini rakyat masih bergumul dengan persoalan kemiskinan yang makin parah.
Ditambah aksi kejahatan yang meningkat. Mulai tawuran, perkelahian jalanan, pencurian, hingga pembunuhan. Sementara para elite malah sibuk membahas kontestasi politik.
Saya jadi teringat tengara Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid). ”Kehidupan kita sekarang hanya dipenuhi oleh kegiatan untuk mempertahankan kekuasaan, bukannya mencapai kepemimpinan yang diharapkan,” begitu kata Presiden RI ke-4 ketika itu (buku Islamku, Islam Anda, Islam Kita, The Wahid Institute, 2006).
Pernyataan itu disampaikan Gus Dur pada 2006 atau 17 tahun silam. Walakin masih sangat relevan dengan kondisi politik saat ini. Perangai para elite persis seperti yang diprediksi Gus Dur.
Mereka menyamakan kekuasaan dengan kepemimpinan. Kekuasaan tidak lagi mengindahkan aspek moral dalam kehidupan kita sebagai bangsa.
***
Mirip pilpres sebelumnya, perempuan menjadi subordinat dalam Pilpres 2024. Hingga lima bulan menjelang pelaksanaan pilpres, figur lelaki begitu superior.
Para elite parpol lebih memilih memprioritaskan babacapres dan babacawapres lelaki.
Bahkan, ketua parpol perempuan juga tidak pede memilih perempuan sebagai babacapres-babacawapres. Setidaknya sampai detik ini, ia telah menetapkan seorang lelaki sebagai babacapres parpolnya.
Kita tunggu, apakah ia dan parpol koalisinya akan mengajukan figur perempuan sebagai babacawapres.
Padahal, ada beberapa sosok perempuan yang sangat layak diberi kepercayaan sebagai RI-2.
Bahkan, sosok perempuan bisa menjadi kunci kemenangan dalam pilpres 14 Februari 2024 mendatang. Pembaca pasti tahu siapa sosok perempuan itu.
*) Pekolom Banyuwangi
Editor : Ali Sodiqin