MEMPRIHATIKAN. Ungkapan itu paling tepat. Untuk menggambarkan para bakal calon wakil rakyat. Bacaleg (bakal calon legislatif) yang akan maju dalam kontestasi pemilihan umum legislatif (pileg). Pada 14 Februari 2024 mendatang.
Berdasar hasil vermin (verifikasi administrasi) KPU Banyuwangi, dari total 778 bacaleg terdaftar, hanya 17 orang yang dinyatakan memenuhi syarat (MS)! Sedangkan yang 761 orang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS). Atau, 97,81 persen!
Kita ketahui, 18 parpol peserta Pemilu 2024 sudah mendaftarkan 778 bacaleg ke KPU Banyuwangi. Sangat ironis, memang. Bayangkan, hanya 2,19 persen bacaleg yang sudah MS. Namun, ini untuk menghibur diri, hehehe, kondisi tersebut masih lebih bagus dibanding pencalegan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. KPU Jatim merilis, dari 1.958 bacaleg yang didaftarkan oleh 18 parpol peserta pemilu, hanya 18 orang yang dinyatakan MS (0,9 persen). Berarti yang BMS mencapai 99,1 persen! Edan tenan.
Banyaknya bacaleg Banyuwangi dan Jatim yang BMS memunculkan beragam spekulasi. Di antaranya ”asal daftar”. Komisioner KPU Jatim Insan Qoriawan menyatakan, kebanyakan berkas yang disetor tidak sesuai dengan ketentuan. ”Ada pula yang salah unggah berkas. Berkas yang diminta apa, yang diunggah apa,’’ katanya seperti dikutip Jawa Pos (26/6/23).
Miris mendengar fakta itu. Bayangkan, para figur yang akan mewakili rakyat di gedung dewan tidak bisa mengisi formulir persyaratan dengan benar. Bagaimana kelak kalau mereka benar-benar terpilih. Lah wong mengerjakan hal-hal yang elementer saja tidak becus. Padahal tugas-tugas anggota legislatif itu sangat berat. Ada tiga tugas utama legislator—sesuai UUD ’45. Ketiganya membutuhkan ketelitian dan kejelian. Yakni, legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Bagaimana mungkin anggota legislatif bisa menjalankan tiga tugas itu dengan baik, bila memenuhi persyaratan yang sangat mendasar sebagai bacaleg tidak becus. Bila mengaca pada kesalahan yang dilakukan, maka frasa ”tidak becus” memang sangat tepat. Sulit mencari ungkapan yang lebih lunak.
Setidaknya itu mengacu pada pernyataan Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaran KPU Banyuwangi Ari Mustofa. Dia membeber beberapa penyebab banyaknya bacaleg Bumi Blambangan yang masih berstatus BMS. Antara lain: bacaleg tidak mencentang di formulir B. Maaf, bagi orang yang makan bangku sekolahan, soal centang-mencentang isian di formulir itu bukan hal baru. Bagi mereka, itu makanan sehari-hari. Kecuali mereka yang sekolahnya tidak serius. Ke sekolah hanya untuk main-main.
Masak tidak bisa mencentang formulir sih. Kok bisa sih. Tapi, memang seperti itu faktanya. Seperti kata Ari Mustofa. Kalau begitu kondisinya, tidak ada yang bisa kita perbuat, selain geleng-geleng kepala secara berjemaah.
Penyebab BMS lainnya, masih kata Ari, menguatkan kesan main-main. Asal mendaftar. Atau, tepatnya, mendaftar secara asal-asalan. Semua tahu, fotokopi ijazah yang menjadi lampiran berkas harus dilegalisasi dari sekolah atau kampus yang mengeluarkannya. Itu syarat mutlak. Tujuannya, antara lain, untuk meminimalisasi pemalsuan.
Sekarang, dengan kecanggihan teknologi, sangat mudah orang mengganti nama yang tertera di ijazah orang lain dengan namanya. Untuk menghindari praktik kotor itu, fotokopi ijazah yang digunakan sebagai lampiran harus ada cap legalisasi dari lembaga yang menerbitkannya. Biasanya berupa tanda tangan dan stempel basah.
Lah wong, sekali lagi dengan kecanggihan teknologi printing dan scanning, orang jahat dengan mudah bisa memalsukan ijazah! Beberapa kasus yang pernah terjadi, modus pemalsuan seperti itu sulit dideteksi oleh panitia pendaftaran. Yang membongkar justru tetangga atau orang yang kenal dengan oknum pemalsunya. ”Loh, orang itu tidak pernah sekolah atau kuliah, kok bisa memiliki ijazah,’’ kata mereka.
Kesalahan mendasar lainnya adalah tentang penulisan nama. Sebebal-bebal orang, rasa-rasanya, tidak akan lupa pada namanya sendiri. Termasuk penulisan ejaannya. Sebab, nama itu melekat sejak lahir sampai mati. Setiap hari, orang juga memanggil namanya. Masak, masih salah menulis namanya sendiri. Saat menulis nama di sistem informasi pencalonan (Silon). Padahal, umumnya ketika mengisi form, ada permintaan agar menulis ejaan nama sesuai yang tertera di KTP, bukan?
Wa ba’du. Pertanyaan besar yang perlu segera dijawab oleh masyarakat adalah, kok bisa-bisanya calon yang akan dipilihnya gagal paham saat mengisi formulir pendaftaran. Padahal, formulir itu bukan hanya akan menentukan nasib mereka—lebih tepatnya: menentukan masa depan. Melainkan juga mencerminkan gerangan siapa para calon wakil rakyat itu. Benarkah mereka memenuhi syarat sebagai legislator yang menuntut kemampuan intelektual dan manajerial.
Kalau syarat-syarat itu belum tercukupi, kecurigaan publik bahwa sesungguhnya para bacaleg itu asal daftar atau setengah hati, dengan sendirinya menemukan jawabannya. Dengan begitu, kita tidak akan memilih kucing dalam karung. Sebab, kucingnya cetho welo-welo di luar karung.
*) Pekolom Banyuwangi
Editor : Ali SodiqinSumber : Radar Banyuwangi