RADAR BANYUWANGI – Untuk mendorong kemajuan pariwisata, Pemkab Banyuwangi mendorong pembangunan seribu homestay (rumah singgah).
Program ini diluncurkan tahun 2016 lalu. Kehadiran rumah singgah tersebut untuk memberi alternatif tempat menginap bagi wisatawan.
Sejak program tersebut diluncurkan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya kala itu, pelan-pelan masyarakat menyulap rumahnya menjadi homestay.
Rumah singgah dengan nuansa kearifan lokal Banyuwangi tumbuh subur di desa dekat tempat wisata. ”Virus” homestay akhirnya menyebar ke perkotaan.
Di gang sempit kawasan perkotaan berdiri homestay. Bukan hanya itu, tempat tinggal di kawasan perumahan, tak pernah sepi dari bangunan homestay.
Warga pun berlomba-lomba menyulap rumahnya menjadi homestay agar bisa menghasilkan cuan yang lumayan.
Simpelnya, wisatawan yang hendak mencari homestay di Banyuwangi tidak perlu susah-susah. Selain tarifnya murah, fasilitasnya juga menyerupai hotel. Bahkan, ada homestay yang dilengkapi dengan kafe dan kolam renang.
Harus diakui, kehadiran homestay banyak membantu warga maupun wisatawan. Namun, sisi negatifnya juga banyak dirasakan. Kawasan perumahan menjadi ramai dengan hilir mudik kendaraan. Tak jarang suara bising tamu mengganggu kenyamanan warga.
Menjamurnya homestay menjadi keprihatinan tersendiri bagi Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Banyuwangi Zaenal Muttaqin. Pasalnya, keberadaan homestay kini sudah mulai banyak yang tidak sesuai.
”Saya setuju jika homestay berada di sekitar destinasi wisata. Rumah penduduk di-upgrade menjadi rumah singgah. Agar tamu terasa nyaman, pelayanan, servis, higienitas, dan sanitasi harus tetap dijaga,” ungkap Zaenal.
Menurut Zaenal, kini banyak muncul fenomena rumah kos yang bertransformasi menjadi homestay. Bahkan, tempatnya jauh dari destinasi wisata dan justru berada di sekitar perkotaan dan sangat berdekatan dengan hotel kelas melati maupun hotel berbintang.
”Banyak di wilayah pinggiran kota, kos-kosan mendadak berubah menjadi homestay dan fasilitasnya nyaris menyamai hotel bintang satu dan bintang dua,” kata Zaenal.
Padahal, kata Zaenal, homestay yang sesungguhnya adalah rumah singgah milik warga dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi yang jauh dari hotel melati maupun hotel berbintang.
”Ini yang ada malah kos-kosan berkedok homestay, saya juga tidak tahu persis seperti apa regulasinya,” terang Zaenal.
Saat ini homestay yang berada di perkotaan dan pinggiran kota yang jauh dari destinasi justru menyerupai hotel dengan tarif yang kompetitif.
Fasilitasnya menyerupai hotel berbintang, mulai dari AC, springbed, dan fasilitas wah lainnya. ”Jadi, homestay ini tidak jauh berbeda dengan hotel kelas melati bintang satu dan bintang dua,” bebernya.
Zaenal mendukung langkah Pemkab Banyuwangi memberdayakan masyarakat di sekitar destinasi wisata dengan mengembalikan ruh homestay yang sesungguhnya.
Dengan demikian, tidak akan menimbulkan kecemburuan pada pelaku usaha perhotelan di Banyuwangi.
Dikatakan Zaenal, hotel kelas melati memberikan kontribusi nyata. Mereka juga patuh aturan dalam mengurus perizinan. Kontribusi pendapatan ke pemkab juga jelas.
Demikian halnya dengan ketaatan membayar pajak hotel, retribusi air bawah tanah, pajak reklame, dan pajak restoran.
”Kalau guest house atau vila memang ketentuannya berbeda. Kos-kosan yang berubah menjadi homestay yang perlu mendapat perhatian serius dari pemkab. Saya sering menyampaikan fenomena ini dalam beberapa forum yang digelar Pemkab Banyuwangi,” kata Zaenal.
Seperti diketahui, pada tanggal 8 Juni 2016, Pemkab Banyuwangi mencanangkan pembangunan seribu unit homestay di berbagai desa.
Nota kesepahaman pembangunan seribu homestay tersebut ditandatangani Bupati Abdullah Azwar Anas bersama beberapa kepala desa di Pendapa Sabha Swagata Blambangan.
Penandatanganan MoU itu dilakukan bersamaan dengan acara pertemuan Diaspora Banyuwangi kemarin.
Sebanyak 17 desa/kelurahan telah ditunjuk sebagai area pengembangan homestay di Banyuwangi. Desa yang ditunjuk merupakan desa-desa yang memiliki potensi wisata dan kearifan lokal.
Antara lain, Kelurahan Temenggungan, Kelurahan Gombengsari, Desa Bakungan, Kampunganyar, Banjar, Tamansari, Kandangan, Sumberasri, dan Kalipait.
Program pembangunan seribu homestay itu merupakan kepanjangan dari program nasional Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI untuk menciptakan 100.000 homestay di seluruh Indonesia sebagai penunjang perkembangan pariwisata.
Tahun itu, kunjungan wisatawan cukup tinggi di Indonesia. Kunjungan wisatawan meningkat sampai 50 persen dan wisatawan domestik meningkat hingga 30 persen. Ditambah lagi 26 persen penduduk Banyuwangi saat ini berkecimpung di dunia pariwisata.
Melihat potensi wisata yang memberikan dampak cukup besar di masyarakat, Menteri Pariwisata Arief Yahya melihat dukungan kampung-kampung dan pedesaan mendirikan 1.000 homestay akan sangat membantu perkembangan ekonomi masyarakat di dunia pariwisata.
Untuk mempermudah pengembangan seribu homestay tersebut, Kemenpar berkoordinasi dengan Pemkab Banyuwangi agar memberikan cicilan murah untuk biaya renovasi setiap homestay.
Dengan anggaran maksimal Rp 150 juta, pemilik homestay bisa mencicil selama 20 tahun dengan uang muka Rp 1,2 juta. Sehingga, masyarakat pemilik homestay tinggal mencicil Rp 800 ribu per bulan.
Untuk mendukung program tersebut, pemkab melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi mengembangkan 800 homestay lagi sesuai program 1.000 homestay di 17 desa wisata di Banyuwangi.
Jumlah homestay sebelumnya 200 sampai 300. Bagi warga yang tidak memiliki lahan, bisa menggunakan tanah kas desa yang tentu atas persetujuan desa.
Beberapa bank membantu kredit murah bagi masyarakat yang ingin membuat homestay atau merenovasi rumahnya sesuai standar. (ddy/aif/c1)
Editor : Ali Sodiqin